 |
| Kadis Perkim Cikataru Kota Medan, Alexander Sinulingga masih bungkam soal banyaknya problem pada proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang bernilai fantastis. Int/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan (LMM) masih menyisakan polemik. Meski telah diresmikan pada 19 Februari 2025 oleh Bobby Nasution—yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara—lapangan bersejarah ini belum bisa sepenuhnya dinikmati masyarakat. Tak hanya itu, muncul permasalahan serius terkait hak pekerja yang belum dibayarkan.
Salah satu isu mencolok adalah gaji pekerja yang mengerjakan lift, air conditioner (AC), dan eskalator. Mereka diminta menyelesaikan pekerjaan pada 15 Januari 2025, namun hingga kini, hak mereka belum juga diberikan. PT Xiolift, sebagai pemenang tender untuk pengerjaan fasilitas tersebut, diduga belum memenuhi kewajibannya.
Lebih memprihatinkan lagi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan tampak belum mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kadis Perkim Cikataru, Alexander Sinulingga, melalui telepon dan WhatsApp pada Selasa (18/3) tak membuahkan hasil. Bahkan, berita sebelumnya yang telah dikirimkan kepadanya juga tak mendapat tanggapan.
Tak hanya itu, sejumlah anggota Komisi IV DPRD Medan yang seharusnya berperan dalam pengawasan anggaran revitalisasi juga belum memberikan respons. Sikap diam para wakil rakyat ini pun menimbulkan dugaan bahwa polemik ini telah dikondisikan demi kepentingan tertentu.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Medan, Tia Ayu Anggraini, menjadi salah satu yang bersuara atas masalah ini. Politisi muda tersebut menyayangkan sikap PT Xiolift yang tak menunaikan kewajibannya kepada para pekerja. Ia pun berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
Dengan kondisi ini, revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang seharusnya menjadi kebanggaan warga justru menyisakan banyak tanda tanya. Akankah masalah ini segera diselesaikan, atau justru dibiarkan mengendap tanpa kepastian? Masyarakat tentu menunggu jawaban dan tindakan nyata dari pihak-pihak berwenang. (has)
