 |
| Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang tampak pasang badan atas insiden penamparan yang dilakukan Gubernur Bobby Nasution di area publik pada Jumat lalu. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Utara menyatakan dukungan terbuka terhadap Gubernur Bobby Nasution atas insiden penamparan seorang sopir BUMD dalam sebuah kegiatan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang, bahkan menegaskan pihaknya siap 'pasang badan' jika langkah gubernur itu berujung laporan hukum.
“Kalau ada yang melaporkan ke kepolisian, kami minta tidak diterima. Kami akan mengawal dan berdiri bersama gubernur,” ujar Benny menjawab wartawan di Kantor DPRD Sumut, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan reaksi spontan seorang kepala daerah yang geram melihat dugaan penyalahgunaan narkoba di lokasi kegiatan resmi.
“Ini refleks. Wajar seorang pemimpin marah melihat ada yang diduga menggunakan narkoba di acara resmi. Narkoba ini musuh bersama,” katanya.
Benny menilai, insiden itu tidak bisa dilepaskan dari situasi darurat narkoba di Sumatera Utara. Ia menyebut respons keras yang muncul justru bentuk kepedulian terhadap ancaman serius tersebut.
“Kalau ada orang dalam kondisi fly di acara resmi, tentu harus ditegur keras. Ini soal kepedulian,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyoroti munculnya pernyataan dari pihak tertentu yang dinilai mengatasnamakan DPRD Sumut dan mengkritik kelayakan Bobby sebagai gubernur.
“Itu sikap pribadi, tidak mewakili DPRD. Jangan digeneralisasi. Sikap kami jelas, mendukung gubernur,” tegasnya.
Terkait sopir yang menjadi korban penamparan, Benny mengungkapkan bahwa yang bersangkutan telah diamankan dan ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Informasi yang kami terima, sudah dibawa ke BNN untuk diproses. Ini memang berkaitan dengan dugaan narkoba,” katanya.
Meski demikian, pernyataan dukungan politik terhadap tindakan fisik seorang pejabat publik berpotensi memicu polemik baru, terutama dari sisi penegakan hukum dan etika kepemimpinan. Benny pun mengingatkan agar persoalan ini tidak ditarik ke ranah politik praktis.
“Jangan digiring ke politik. Ini soal kepedulian dan perang terhadap narkoba,” pungkasnya. (red)
