 |
| Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Dedi Iskandar, ikut bersuara ihwal pernyataan kontroversial Wabup Deli Serdang, Lom Lom Suwondo. Istimewa/hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedi Iskandar, angkat bicara terkait pernyataan kontroversial Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang menyebut daerahnya sebagai 'Kabupaten Nahdliyin'. Ucapan itu disampaikan saat menghadapi unjukrasa massa Al-Washliyah di kantor bupati, Senin (27/5), terkait sengketa tanah antara Al-Washliyah dan Pemkab Deli Serdang.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, Lom Lom terdengar menyatakan, “Ini adalah Kabupaten Nahdliyin, saudara-saudara. Kalau saudara adalah Al-Washliyah, silakan baca ini Kabupaten Nahdliyin.” Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dedi Iskandar.
“Seharusnya seorang pemimpin, apalagi di tengah konflik, menyampaikan pernyataan yang netral dan merangkul semua pihak,” ujar Dedi kepada wartawan di Medan, Rabu (28/5).
Dedi, yang juga menjabat sebagai Bendahara PW Al-Washliyah Sumut, menilai ucapan Lom Lom Suwondo sangat tidak bijak dan berpotensi memperkeruh suasana. Ia menekankan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah seharusnya menjadi penengah dalam setiap persoalan masyarakat, bukan malah memihak.
“Kalau sudah masuk ranah hukum, biarkan pengadilan yang memutuskan. Jangan malah memperkeruh suasana dengan pernyataan yang memancing emosi,” ujar dia.
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan pentingnya komunikasi yang membangun, terutama saat menghadapi aksi unjukrasa. Menurutnya, penyampaian aspirasi adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang, dan pemerintah daerah wajib menyikapinya dengan kepala dingin.
“Jangan disambut dengan emosi. Itu hanya akan menyinggung pihak lain dan membuat hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah semakin renggang,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar ke depan Pemkab Deli Serdang, termasuk bupati dan wakil bupati, membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas dan mahasiswa.
“Ajak semua pihak duduk bersama. Cari solusi yang baik tanpa harus membuat pernyataan yang cenderung memecah belah,” ujarnya.
Terkait ucapan 'Kabupaten Nahdliyin', Dedi mendesak Wakil Bupati Lom Lom Suwondo untuk memberikan klarifikasi terbuka demi meredam potensi konflik dan menjaga keharmonisan antar-kelompok.
“Kita berharap klarifikasi ini bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan antara Al-Washliyah dan Pemkab Deli Serdang. Jangan sampai kesalahpahaman seperti ini dibiarkan berlarut,” pungkasnya. (has)
