 |
| Kolase foto Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap diabadikan dengan rekanan pihak rekanan beberapa waktu yang lalu berlatarbelakang arena Ramadhan Fair XX/2026. Istimewa |
MEDAN, HASTARA.ID — Pelaksanaan Ramadhan Fair XX/2026 di Kota Medan menuai banyak sorotan publik. Antara lain mengenai skema penunjukan langsung bagi pemenang tender proyek, hingga dugaan jual beli stand senilai Rp2,5 juta sampai Rp3 juta per lapak.
Informasi yang berhasil diperoleh Hastara.id menyebutkan, penetapan event organizer (EO) tidak melalui proses lelang atau tender terbuka, melainkan menggunakan skema penunjukan langsung (PL), lantaran perusahaan bersangkutan memiliki kedekatan dengan pimpinan daerah Kota Medan.
"Yang pelaksananya adalah M Irsan Sihombing dan Arifin (pemilik vendor sound/Rigging Kharisma). Dan keduanya adalah teman baik dari salah satu penguasa Kota Medan," ungkap sumber, Jumat (27/2/2026).
Seraya menunjukkan foto kedekatan ketiganya di kediaman orang nomor dua di Pemko Medan itu, sumber juga mengungkap bahwa EO yang ditunjuk tidak memiliki rekam jejak memadai di bidangnya. Namun karena punya kedekatan dengan penguasa Kota Medan, maka diberikanlah proyek ini kepada EO itu.
"Jika benar, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian prosedur dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebab EO yang dipilih tidak berkompeten di bidangnya, hanya sewa perusahaan saja. Ini tentu sangat sarat kongkalikong antara EO dan dinas terkait selaku leading sector," ucapnya.
Masalah Klasik
Persoalan klasik turut mengemuka dalam pelaksanaan Ramadhan Fair 2026 ini. Seperti dugaan jual beli stan yang dipatok mulai Rp2,5 juta sampai Rp3 juta per lapak.
Sejumlah pelaku UMKM mengakui hal ini. Menurut mereka stan yang semestinya menjadi sarana pemberdayaan justru diperjualbelikan.
“Harusnya ini untuk membantu UMKM, bukan malah jadi ajang cari untung dari sewa stan,” ujar seorang pelaku usaha yang meminta identitasnya dirahasiakan saat ditemui awak media, Minggu (1/3/2026).
Mekanisme distribusi stan dan transparansi pengelolaannya pun dipertanyakan. Praktik serupa disebut-sebut kerap berulang dalam setiap pelaksanaan Ramadhan Fair.
Tarif parkir kendaraan tak luput jadi keluhan warga. Harganya disebut tak sesuai ketentuan, meski tarif parkir di Medan baru turun Rp1.000: roda dua Rp2.000 dan roda empat Rp4.000.
“Wajar publik meminta Dinas Perhubungan maupun penyelenggara memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme pengelolaan parkir di kawasan acara,” ujar Edlin Muharram, salah satu pengunjung saat ditemui.
Sebagai pengunjung, dirinya juga mengeluhkan terkait kondisi area utama UMKM. Seperti minimnya sirkulasi udara serta banyaknya kipas angin yang tidak berfungsi membuat suasana di dalam tenda terasa panas dan pengap, terutama menjelang waktu berbuka puasa.
“Area utama UMKM ini panas sekali, penataannya semrawut. Kami sampai berkeringat makan di sini,” ungkapnya.
Menurutnya, tata letak stan yang kurang rapi membuat arus pengunjung tersendat saat jam ramai. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko keselamatan apabila terjadi kepadatan berlebih.
Sebelumnya, fasilitas umum seperti toilet portable pada malam pembukaan 25 Februari lalu, dikeluhkan sebagian besar pengunjung. Kamar mandi milik Pemko Medan itu terlihat dalam kondisi kotor, berbau, dan tanpa penerangan.
Informasi yang berhasil dihimpun wartawan, event Ramadhan Fair XX menelan anggaran sebesar Rp2.941.638.900. Waktu pelaksanaan akan berlangsung mulai 25 Februari hingga 16 Maret 2026. Partisipan event ini melibatkan sekitar 150 pelaku UMKM yang akan mengisi gerai kuliner dan kriya.
Sumber internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan menyebutkan bahwa EO Ramadhan Fair XX bernama Arifin alias Apin Kharisma. Yang bersangkutan berhasil mendapatkan proyek tersebut lantaran memiliki kedekatan dengan 'orang kepercayaan' Wakil Wali Kota Medan.
Sekretaris Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira, membenarkan perihal total anggaran pelaksanaan Ramadhan Fair tahun ini.
"Ya (sekitar Rp 2,9 miliar)," ujarnya menjawab wartawan, Selasa (23/2).
Diakuinya bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan lewat tender terbuka.
"Sudah ada di SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), tapi dia berbentuk rincian karena e-Katalog bukan tender. Hal tersebut atas saran BPK," ujarnya seraya enggan merinci apa nama perusahaan EO-nya untuk tahun ini.
Upaya konfirmasi kepada Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, masih terus dilakukan awak media. Sejak dilayangkan pesan konfirmasi pada Senin (2/3) hingga berita ini diterbitkan redaksi, ia belum merespons. (has)
