 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution saat ditemui jajaran Dirlantas Poldasu dan Jasa Raharja di Kantor Gubsu pada Jumat (9/5). Hasby/hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meluapkan kekesalannya terkait lambatnya proses pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Menurutnya, proses administrasi yang berbelit-belit membuat banyak posisi penting di OPD masih dibiarkan kosong.
Pernyataan tegas itu dilontarkan Bobby saat menjawab pertanyaan wartawan pada Jumat (9/5/2025). Ketika ditanya kapan jabatan pimpinan OPD yang lowong akan diisi, Bobby menjawab dengan singkat.
“Iya, itu ribet,” ujarnya dengan nada kesal.
Saat ditanya lebih lanjut di mana letak keruwetannya, Bobby menyebut bahwa dirinya harus menunggu kinerja pejabat lama memburuk terlebih dahulu sebelum bisa melakukan pergantian.
“Harus nunggu satu setengah tahun buruk dulu kinerja orangnya baru boleh saya ganti,” katanya sambil berjalan menuju Masjid Agung Sumut. “Iya tunggu hancur negara ini,” sambungnya dengan nada sindiran.
Keluhan tersebut bukan pertama kali disampaikan Bobby. Sebelumnya, pada Rabu (7/5/2025), ia menyebut sudah mengusulkan nama-nama calon pimpinan OPD ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun belum mendapatkan respons.
Bobby menilai, lambatnya birokrasi di BKN menjadi penyebab utama keterlambatan ini. Bahkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada 29 April lalu, Bobby secara terbuka meminta agar kantor-kantor regional BKN di daerah diberi kewenangan lebih untuk mempercepat proses administrasi kepegawaian.
“Kalau menunggu pusat terus, bagaimana kita mau bergerak cepat di daerah?” ujar Bobby dalam RDP tersebut.
Adapun jabatan strategis yang hingga kini masih kosong di lingkungan Pemprov Sumut antara lain:
*Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
*Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
*Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
*Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
*Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
*Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. (has)
