 |
| Presiden Prabowo Subianto akhirnya menuntaskan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut pada Selasa (17/6/2025). Keputusan ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai elemen masyarakat termasuk DPR RI. Istimewa/Hastara.id |
JAKARTA, HASTARA.ID — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah cepat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang memutuskan penyelesaian empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
"Keputusan Presiden Prabowo sangat tepat untuk mengakhiri polemik ini. Terimakasih kepada bapak presiden yang mengambil sikap tegas dan cepat agar persoalan ini tidak berlarut-larut," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (17/6).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menilai, keputusan tersebut merupakan solusi yang adil dan diambil demi menjaga stabilitas serta kepastian administratif wilayah.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut ini mengajak seluruh pihak menghentikan perdebatan dan bersatu mendukung program kerja pemerintah demi kemajuan bangsa.
"Mari kita kembali fokus bekerja untuk mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Ini saatnya bergotong-royong mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera," ucapnya.
Tak hanya itu, Sugiat juga memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan aktif mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurutnya, dukungan dari pimpinan DPR RI turut mempercepat pengambilan keputusan oleh presiden.
"Bang Dasco telah memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian polemik ini. Berkat dukungan beliau, persoalan bisa segera dituntaskan oleh pemerintah," ungkap dia.
Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah mengumumkan keputusan final terkait status empat pulau yang dipersengketakan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6), Prasetyo menyatakan bahwa berdasarkan dokumen dan data resmi yang dimiliki pemerintah, keempat pulau tersebut secara administratif sah menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
“Berdasarkan laporan dari Kemendagri serta dokumen yang ada, Presiden telah memutuskan bahwa keempat pulau itu masuk wilayah administrasi Aceh,” tegasnya.
Keputusan tersebut disampaikan dalam forum resmi yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Dengan berakhirnya polemik ini, pemerintah berharap seluruh pihak kembali bersatu mendukung agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (rel/has)
