 |
| Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu, Chandra Dalimunthe berpose di Lapangan Benteng, Medan, dalam sebuah momen acara beberapa waktu yang lalu. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Kinerja Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, mendapat sorotan tajam aktivis anti korupsi. Sejak dilantik Gubernur Sumut Bobby Nasution pada 9 Mei lalu, Chandra dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan sektor dimaksud.
"Sayang sekali uang negara harus terbuang untuk menggaji ASN yang tidak melaksanakan tugas dengan maksimal. Ini seharusnya menjadi perhatian serius Pak Bobby selaku gubernur," kata Ketua LSM Kalibrasi dan HAM, Antony Sinaga kepada wartawan, Kamis (17/5/2025).
Ia juga menilai kinerja Chandra cenderung stagnan dan belum menyentuh hal-hal substansial. Menurut Antony, lemahnya pengawasan dan pembenahan sektor PBJ turut menjadi faktor munculnya praktik korupsi, termasuk operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Jumat (26/6/2025).
Dalam OTT itu, KPK menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dan Kepala UPTD PUPR Gunungtua, Rasuli Efendi Siregar.
"Kasus suap itu berkaitan dengan proyek yang akan ditenderkan melalui e-Katalog. Meski belum sempat ditayangkan, pengaturan dan skenario pengendaliannya sudah mulai disusun," ujar mantan pejabat Pemprovsu tersebut.
Antony menduga, jika tidak dihentikan oleh KPK, maka proses pengadaan melalui e-Katalog tersebut bisa jadi dijalankan secara tidak transparan. Ia juga meragukan ketidaktahuan Kabiro PBJ atas skenario dimaksud.
"Tak mungkin Kabiro PBJ tidak tahu. Kalau tahu tapi tidak bertindak, justru lebih parah," tegasnya.
Rapor Merah
Selain itu, Antony menyinggung rapor merah yang diberikan KPK terhadap sektor PBJ Pemprov Sumut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa di Sumut masuk kategori rawan praktik korupsi. Karena itu, Antony mendesak Gubernur Sumut untuk segera mengevaluasi jabatan Chandra Dalimunthe.
"Jangan biarkan Sumut porak-poranda karena lemahnya tata kelola PBJ. Sektor ini seharusnya menjadi benteng utama pemerintahan," ujarnya.
KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri diserukan Antony melakukan deteksi dini melalui penyadapan dalam proses tender, agar proses pengadaan lebih transparan dan tidak menjadi ajang transaksional.
"Perlu diwaspadai bahwa Kepala Biro PBJ ini merupakan figur migrasi dari Pemko Medan dan merupakan orang kepercayaan Gubernur Bobby. Ini harus jadi perhatian agar tidak ada pembiaran praktik korupsi di Pemprov Sumut," ucapnya.
Kritik serupa disampaikan Koordinator Divisi Data dan Investigasi Forum Jasa Konstruksi (Forjasi), Ricky. Ia menilai lemahnya kinerja Chandra tidak sejalan dengan visi-misi Gubernur Sumut dalam mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif dan berdaya saing.
"Kami melihat tidak ada greget dari Kepala Biro PBJ. Padahal, sektor ini sangat vital dalam mendukung pembangunan yang bersih dan efisien. Pak Bobby harus segera evaluasi," ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Chandra Dalimunthe belum memberikan tanggapan atas berbagai sorotan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan sejak Selasa (15/7/2025) dan Rabu (16/7/2025) juga tidak mendapat respon. (has)
