 |
| Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting saat berkunjung ke Kabupaten Batu Bara meninjau proyek infrastruktur, beberapa waktu lalu. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini masih terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara. Bahkan, Gubernur Sumut Bobby Nasution disebut-sebut kemungkinan akan diperiksa sebagai atasan langsung dari tersangka Topan Obaja Putra Ginting.
Akademisi Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan, Dr Hardi Mulyono Surbakti, menilai lambatnya penanganan kasus ini menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat.
“Publik bertanya-tanya, mengapa proses penanganannya terkesan lambat, padahal tersangka sudah ditangkap. Apakah ada tarik-menarik kepentingan?” katanya saat dimintai pendapat, Senin (14/7).
Seperti diberitakan, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bobby Nasution, meskipun tersangka Topan Ginting diketahui sebagai orang dekatnya. Padahal, sebelumnya Bobby telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa kapan saja oleh KPK.
Merespons situasi ini, Hardi Mulyono yang juga politisi senior Partai Golkar Sumut, lantas membandingkan gaya penanganan kasus korupsi oleh pimpinan KPK saat ini dengan era sebelumnya.
“Dulu, pimpinan KPK menjadikan setiap OTT (operasi tangkap tangan) sebagai pintu masuk untuk mengungkap kasus lain yang lebih besar. Sekarang, sepertinya lebih berhati-hati,” ujar mantan anggota DPRD Medan dua periode itu.
Meski demikian, Hardi menyatakan keyakinannya bahwa KPK tetap akan menelusuri kasus ini secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan Bobby Nasution.
“Tidak mungkin Topan Ginting bergerak sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan. Semua orang tahu siapa yang mengangkat Topan, dari mana, dan untuk apa. Dia jelas menjadi ‘ujung tombak’ kekuasaan,” ujarnya.
Hardi juga menyinggung dinamika internal di tubuh KPK, yang saat ini masih berada dalam transisi antara kepemimpinan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Pimpinan KPK sekarang ini berada dalam posisi sulit. Mereka ditunjuk di era Presiden Jokowi, sementara saat ini sedang bersiap menyambut masa kepemimpinan Prabowo, yang sangat gencar menyuarakan agenda pemberantasan korupsi,” katanya.
Menurutnya, pimpinan KPK sedang mencari keseimbangan antara tidak mengecewakan masyarakat dan tidak menyentuh 'lingkaran dalam' kekuasaan sebelumnya.
“Ini bukan semata-mata soal substansi hukum, tapi juga soal gaya dan strategi. Bagaimana cara mereka menjalankan tugas tanpa menyakiti kepentingan yang lebih besar,” demikian Hardi Mulyono. (has)
