 |
| Gubernur Bobby Nasution bersama Forkopimda Sumut memimpin aksi pembongkaran sarang narkoba di perbatasan Binjai - Deli Serdang pada Kamis (14/8/2025). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Rahim Siregar (ARS), menyambut positif komitmen Gubernur Bobby Nasution menetapkan Agustus 2025 sebagai Bulan Merdeka dari Narkoba. Komitmen itu disampaikan Gubsu dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang mengesahkan RPJMD 2025–2030, beberapa hari lalu.
Meski demikian, ARS menegaskan keberhasilan agenda ini hanya akan tercapai jika didukung perencanaan matang, langkah konkret, terukur, menyentuh akar persoalan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Ini bukan sekadar peringatan atau slogan. Ini adalah pertarungan nyawa untuk menyelamatkan generasi dari racun yang perlahan membunuh masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya musuh hukum, tapi musuh kemanusiaan,” ujar politisi senior PKS yang dikenal vokal dalam isu pemberantasan narkoba tersebut.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Sumut, pimpinan DPRD, dan Forkopimda yang pada Kamis (14/8) turun langsung memimpin pembongkaran bangunan yang diduga kuat menjadi lokasi peredaran narkoba di perbatasan Binjai - Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.
Politisi asal Dapil Sumut 7/Tabagsel ini menegaskan, pemberantasan narkoba harus menyasar jantung sindikat, baik nasional maupun internasional. Menurutnya, tidak cukup hanya menindak pengguna di jalanan, tetapi juga harus membongkar dan memutus jaringan besar yang mengendalikan peredaran dari balik layar.
“Kita harus memutus jalur pasokan, menyita aset bandar, dan memberi hukuman maksimal tanpa pandang bulu. Kalau mau benar-benar merdeka dari narkoba, keberanian harus melebihi rasa takut pada ancaman dari pihak yang diuntungkan bisnis haram ini,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRDSU tersebut.
 |
| Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar. Istimewa/Hastara.id |
Lima Langkah Strategis
ARS mengaku prihatin Sumut masih menduduki peringkat pertama peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia. Ia mendorong lima langkah strategis yang perlu dijalankan seluruh pihak, mulai dari Forkopimda, lembaga adat, hingga masyarakat:
1. Tutup dan Hancurkan Jantung Sindikat – Operasi intelijen terintegrasi untuk membongkar jaringan besar, disertai publikasi identitas bandar.
2. Hukuman Super Berat – Dorong hukuman mati bagi bandar besar, serta sita semua aset untuk membiayai rehabilitasi korban.
3. Zona Merah Anti Narkoba – Tempat rawan dijaga patroli militer dan pengawasan teknologi tinggi.
4. Rehabilitasi Masif – Pengguna awal wajib ikut rehabilitasi berbasis pesantren, kamp militer, atau pelatihan kerja.
5. Mobilisasi Penyadaran Rakyat – RT, RW, masjid, gereja, dan sekolah menjadi benteng pengawasan moral berkelanjutan.
ARS berharap Agustus 2025 menjadi momentum bersejarah bagi Sumut.
“Bulan itu harus kita kenang sebagai awal generasi yang diselamatkan, keluarga yang dilindungi, dan masa depan yang diperjuangkan. Kalau kita kalah, anak-anak kita jadi korban berikutnya. Kalau kita menang, sejarah akan mencatat keberanian ini,” pungkasnya.
Ia berkomitmen mengawal kebijakan, anggaran, dan kinerja aparat di DPRD Sumut agar misi ini tidak berhenti pada seremoni belaka. (has)
