 |
| Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar mengapresiasi sekaligus mengkritik tajam enam program prioritas Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution memang mendapat apresiasi. Namun, Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan ketat.
Abyadi mengingatkan, banyak program pemerintah sebelumnya yang gagal menyentuh persoalan rakyat karena terjebak dalam proyek semata.
“Kalau hanya gagasan di atas kertas, tanpa eksekusi yang tepat, maka enam program ini hanya akan jadi slogan politik,” tegasnya, Kamis (18/9/2025).
Salah satu program yang dikritisi adalah Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG). Abyadi mengakui program ini menjanjikan, tetapi ia menyoroti fakta bahwa pelaksanaan baru dimulai 2026 dan bertahap hingga bertahun-tahun.
“Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang butuh sekolah gratis sekarang? Jangan sampai program ini hanya jadi janji manis tanpa realisasi cepat,” ujarnya.
Ia juga meragukan apakah kebijakan ini akan berlaku di sekolah swasta.
“Kalau hanya untuk sekolah negeri, dampaknya akan terbatas. Padahal, pungutan liar paling banyak justru terjadi di sekolah negeri,” katanya.
Sebatas Retorika
Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP) juga dipertanyakan. Faktanya, harga beras, cabai, dan bawang merah masih melambung jauh di atas HET.
“Kalau saat ini saja pemerintah tak mampu mengendalikan harga, bagaimana menjamin program JASKOP bisa berjalan efektif? Jangan sampai masyarakat kembali jadi korban inflasi pangan,” sindir Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2023 tersebut.
Program CERDAS yang menekankan digitalisasi pelayanan publik dinilai Abyadi berisiko menjadi “proyek mercusuar”. Ia menyebut, banyak pemerintah daerah membangun sistem digitalisasi dengan anggaran besar, namun tak menjawab kebutuhan nyata rakyat.
“Alih-alih mempercepat layanan, yang terjadi justru aplikasi mati suri, sulit diakses, atau tetap memaksa warga membayar pungutan liar. Itu artinya, digitalisasi gagal menyentuh substansi pelayanan publik,” tegasnya.
Soal Program Berobat Gratis (PROBIS), Abyadi menilai ide ini mulia, tapi skeptis terhadap kualitas layanan di lapangan.
“Bisa saja berobat gratis hanya berlaku formalitas, tapi pasien tetap harus bayar obat atau dipersulit administrasi. Ini yang harus diantisipasi,” katanya.
Sementara INSTANSI dan PRESTICE dinilainya penting, tetapi rawan tersendat bila tidak ada perencanaan matang.
“Pembangunan infrastruktur sering berhenti di tengah jalan. Program restorative justice juga bisa bias, bila hanya jadi formalitas tanpa keberpihakan nyata pada rakyat kecil,” tambahnya.
Menurut Abyadi, kunci keberhasilan program-program ini ada pada pengawasan. Ia menekankan agar Gubernur Bobby tidak alergi terhadap kritik publik.
“Tanpa keterlibatan masyarakat, program ini rawan disalahgunakan. Jangan sampai program unggulan justru jadi ladang baru praktik korupsi atau proyek akal-akalan,” pungkasnya. (has)
