![]() |
| Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy dalam konferensi pers di Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (17/9/2025). Hasby/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal di seluruh fasilitas kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, mengatakan pihaknya bersama BPJS Kesehatan dan pemilik rumah sakit telah menandatangani maklumat bersama sebagai bentuk keseriusan menjalankan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya UHC bukan hanya formalitas, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Begitu masyarakat datang ke rumah sakit, apalagi dalam kondisi urgent, harus langsung dilayani. Administrasi bisa diurus maksimal tiga hari dengan BPJS. Tidak boleh ada pasien yang dipingpong karena alasan administrasi,” tegasnya dalam konferensi pers bersama sejumlah stakeholder kesehatan di Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (17/9).
Rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang tidak maksimal memberikan pelayanan akan dikenai sanksi oleh BPJS Kesehatan, termasuk pemutusan kerjasama jika pelanggaran dinilai berat.
Memperkuat pengawasan, kata Faisal, setiap rumah sakit akan memasang banner berisi maklumat pelayanan beserta nomor kontak BPJS dan Dinas Kesehatan.
“Masyarakat bisa langsung melapor jika mengalami kendala. Simbolisnya nanti akan diserahkan Gubernur saat launching,” ujar dia.
Selain layanan rumah sakit, Pemprov Sumut menyoroti pemerataan tenaga medis, khususnya dokter spesialis di wilayah kepulauan. Faisal menyebut Pulau Nias masih kekurangan 21 dokter spesialis wajib maupun penunjang.
Sebagai solusi, Dinkes Sumut telah memberikan beasiswa kepada tujuh putra-putri asal Nias untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Sumatera Utara (USU). Targetnya, kebutuhan 21 dokter spesialis bisa terpenuhi dalam lima tahun.
“Program ini juga kita jalankan dengan UGM. Mereka terikat kontrak 15 tahun agar tetap bertugas di Nias. Tidak boleh pindah, ini komitmen kita,” ungkapnya.
Rumah Sakit Baru
Di samping tenaga medis, pembangunan infrastruktur juga digenjot. Dua rumah sakit baru tengah dibangun di Nias Utara dan Nias Barat dengan nilai proyek masing-masing sekitar Rp200 miliar. Progres pembangunan diklaim sudah di atas 50 persen dan ditargetkan selesai tahun ini.
“Dalam satu hingga dua tahun ke depan, layanan kesehatan di Nias akan lebih menyeluruh, baik dari sisi tenaga medis maupun infrastruktur,” terangnya.
Meski banyak memaparkan strategi pelayanan, Faisal enggan menjawab saat ditanya soal pemenuhan ketersediaan obat—isu yang masih menjadi keluhan utama masyarakat di sejumlah puskesmas dan rumah sakit.
Alih-alih memberi penjelasan, Faisal hanya menekankan kembali pentingnya maklumat bersama dengan BPJS. Sikap ini meninggalkan tanda tanya besar, mengingat persoalan obat kerap muncul di lapangan dan hingga kini belum mendapat solusi yang jelas. (has)
