 |
| Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara, Asren Nasution saat menjadi narasumber dalam konferensi pers di Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin, 13 Oktober 2025. Hasby/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara, Asren Nasution, mengungkap fakta mengejutkan di balik maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) yang memenuhi berbagai ruas jalan utama Kota Medan dan sejumlah daerah lain di Sumut.
Menurut Asren, tidak semua orang yang tampak mengemis di jalan benar-benar berasal dari kelompok miskin atau terlantar. Ada indikasi sebagian dari mereka justru berperan ganda.
"Kami baru bisa melakukan penanganan ketika mereka sudah masuk ke panti kami. Tapi kalau masih di pinggir jalan, itu ranahnya Satpol PP dan pemerintah kota atau kabupaten,” ujar dia saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (13/10).
Ia menjelaskan, setiap orang yang diserahkan ke Dinsos akan melalui proses asesmen untuk memastikan apakah mereka benar-benar masuk kategori gepeng. Namun dari hasil penelusuran di lapangan, ditemukan fakta mengejutkan.
“Mohon maaf, bisa jadi bukan gepeng, tapi intelijen. Jadi kami tidak bisa asal sorong atau langsung memasukkan semua orang ke panti tanpa verifikasi,” ungkapnya serius.
Pernyataan tersebut langsung menimbulkan tanda tanya di publik: siapa yang dimaksud Asren dengan “intelijen”? Apakah aparat resmi yang sedang melakukan pemantauan, atau pihak-pihak lain yang menggunakan modus gepeng untuk kepentingan tertentu?
Asren menegaskan, pihaknya tidak bisa bekerja sendirian dalam menuntaskan persoalan gepeng dan kemiskinan ekstrem. Ia menyebut, sejak 8 Maret 2024 telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumut, dengan gubernur sebagai penanggungjawab dan sekda sebagai ketua.
“Persoalan kemiskinan bukan hanya domain Dinas Sosial. Semua OPD memiliki program pengentasan kemiskinan yang dikolaborasikan dalam satu meja, agar bisa membahas fenomena sosial seperti ini secara komprehensif,” ujar eselon II senior di lingkungan Pemprovsu ini.
Sebagaimana diketahui di lapangan, fenomena gepeng justru kian meningkat. Mereka semakin sering terlihat di persimpangan lampu merah dan pusat perbelanjaan di Kota Medan.
Masyarakat menilai, jika benar ada unsur “intelijen” di balik aktivitas para pengemis, maka pemerintah perlu bersikap tegas dan transparan. Isu ini dikhawatirkan menjadi tameng atas lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan masalah sosial di Sumut. (has)
.jpeg)
