 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution melantik eselon III dan eselon IV di Lingkungan Pemprovsu, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (8/10/2025). Munawar Harahap/Diskominfo Sumut |
MEDAN, HASTARA.ID — Pelantikan 177 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Bobby Nasution, Rabu (8/10/2025), menuai tanda tanya besar. Sejumlah pejabat yang dilantik mengaku tidak mengetahui jabatan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat mereka akan tuju.
Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, tanpa adanya surat keputusan penempatan yang disampaikan terlebih dahulu. Para pejabat hanya diminta hadir mengenakan atribut seragam resmi, tanpa informasi mengenai posisi baru mereka.
“Belum tahu ini mau ditempatkan di mana, karena informasinya masih dirahasiakan. Kami hanya disuruh menghadiri pelantikan,” ujar Harvina Zuhra, salah satu pejabat yang dilantik kepada wartawan usai acara.
Harvina, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Sumut, baru mengetahui setelah acara selesai bahwa dirinya dipindahkan menjadi Kepala UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunung Sitoli di Dinas Sosial Sumut.
Mantan jurnalis yang dikenal aktif menjalin komunikasi dengan media itu mengaku cukup terkejut dengan penugasan barunya di Kepulauan Nias. Di kalangan ASN, penempatan Harvina ke luar daerah itu memunculkan dugaan adanya motif nonteknis dalam proses mutasi kali ini.
Sejumlah sumber internal Pemprov Sumut menyebutkan, penempatan Harvina disebut-sebut terkait dinamika di lingkungan Dinas Kominfo Sumut. Ia dinilai tidak sejalan dengan kelompok wartawan yang dikenal sebagai “Media Bapak” — sebutan untuk jaringan jurnalis yang diklaim memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Lebih jauh, informasi lain menyebutkan adanya intervensi kuat dari kelompok tertentu di sekitar Gubernur Bobby Nasution dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran di sejumlah instansi, termasuk dalam proses mutasi pejabat.
“Yang ngatur bukan lagi Kominfo-nya, tapi orang luar yang disebut ‘Orang Bapak’. Semua kegiatan dan anggaran harus lewat mereka,” ungkap seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi serupa dialami Dede, pejabat dari Sekretariat DPRD Sumut yang juga dilantik tanpa mengetahui jabatan barunya.
“Nggak tau ini hanya disuruh datang menghadiri pelantikan. Gak tau mau dilantik sebagai apa,” ujarnya singkat.
Dalam sambutannya, Gubsu Bobby Nasution menegaskan pelantikan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan penyegaran birokrasi. Ia meminta para pejabat yang dilantik untuk memperkuat kolaborasi lintas OPD dan tidak mengedepankan ego sektoral.
“Harus kompak di internal, karena program tidak bertumpu pada satu OPD saja. Tahun depan kita menghadapi penyesuaian dana transfer dari pusat sebesar Rp1,1 triliun, jadi kerja harus lebih efektif dan efisien,” kata Bobby.
Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda menilai pelantikan tanpa kejelasan jabatan merupakan praktik yang tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
“Proses pelantikan seharusnya transparan dan didahului dengan penyampaian SK yang jelas. Jika pejabat dilantik tanpa tahu posisinya, itu bentuk ketidakprofesionalan manajemen ASN,” ujar dia, Kamis (9/10/2025).
Pelantikan bergaya “tutup mata” ini pun memunculkan pertanyaan publik tentang arah reformasi birokrasi di era Bobby Nasution — apakah menuju tata kelola yang bersih, atau justru semakin sarat dengan aroma politik dan kepentingan kelompok tertentu. (has)
