 |
| Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, dalam rapat paripurna pengesahan P-APBD di gedung DPRD Sumut, Senin (30/9). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara melayangkan sejumlah catatan kritis terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Sikap ini disampaikan langsung Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, dalam rapat paripurna pengesahan P-APBD di gedung DPRD Sumut, Senin (30/9).
Abdul Rahim menegaskan, meski fraksinya menerima jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi, ada sejumlah masalah krusial yang tidak boleh diabaikan pemerintah provinsi.
Salah satu sorotan paling tajam datang dari persoalan narkoba. PKS menilai program pemberantasan narkoba yang dijalankan Pemprov Sumut masih sekadar deskriptif tanpa indikator capaian yang jelas.
“Tidak ada tolok ukur kuantitatif, misalnya penurunan angka penyalahgunaan, keberhasilan rehabilitasi, maupun dampak sosial yang nyata. Tanpa itu, program hanya menjadi formalitas,” ujar Abdul Rahim.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perubahan APBD. DPRD, kata Abdul Rahim, harus memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan politik jangka pendek.
PAD Menurun, Strategi Harus Terukur
PKS turut menyoroti menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak. Mereka mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi seperti layanan Samsat daring hingga penggunaan QRIS, namun menekankan agar strategi itu tidak hanya seremonial.
“Harus ada kontribusi nyata yang bisa dirasakan daerah, bukan sekadar kebijakan administratif,” tambahnya.
Terkait badan usaha milik daerah (BUMD), PKS mendorong langkah restrukturisasi termasuk opsi merger bagi BUMD yang tidak produktif. Pengelolaan aset daerah yang selama ini banyak terbengkalai juga dinilai harus dioptimalkan agar mampu menjadi sumber penerimaan baru di luar pajak.
Dalam hal belanja daerah, PKS mengingatkan agar sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama. Mereka juga menyoroti agar pemangkasan belanja modal tidak menghambat pembangunan infrastruktur dasar.
Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), PKS mendukung penyediaan anggaran darurat namun menegaskan bahwa penggunaannya harus diawasi secara ketat agar tidak rawan disalahgunakan.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan lima panitia khusus (Pansus) DPRD. Kelimanya mencakup isu pemberantasan narkoba, optimalisasi PAD, pendataan dan pemanfaatan aset, restrukturisasi BUMD, serta energi dan sumber daya alam.
“Kami ingin isu-isu strategis ini dikawal lebih serius demi kepentingan masyarakat Sumut,” tegas Abdul Rahim. (has)
