 |
| Wagub Sumut Surya mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD secara daring, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (5/3). Istimewa/Hastara.id |
Wakil Gubernur Sumut Surya menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ia menilai tambahan anggaran sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di sejumlah daerah di Sumut.
Apresiasi itu disampaikan Surya usai mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Surya mengikuti rapat secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Daud, Medan.
“Dana TKD dari pemerintah pusat untuk kebencanaan di Sumut memang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan pascabencana. Yang penting juga regulasinya jelas, sehingga dana itu bisa segera digunakan tanpa harus menunggu Perubahan APBD,” katanya usai rapat. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut akan mempercepat berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian TKD merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menangani dampak bencana.
Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan penerima dana. Jika sebelumnya hanya 18 kabupaten/kota di Sumut yang dapat memanfaatkan anggaran tersebut, kini seluruh 33 kabupaten/kota di provinsi itu dapat mengaksesnya.
“Kami berusaha mempermudah rekan-rekan kepala daerah agar bisa menggunakan dana ini secara cepat untuk pemulihan pascabencana,” ujar Tito.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 serta surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur teknis penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, menyebutkan bahwa saat ini penanganan bencana di wilayah Sumatera telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pada tahap tersebut, pemerintah fokus membantu para korban untuk kembali bangkit melalui pembangunan hunian sementara, bantuan logistik, serta dukungan pemulihan sosial dan ekonomi. Namun demikian, proses pendataan korban di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah masih menghadapi kendala karena banjir bandang susulan yang terjadi pada Januari dan Februari lalu.
“Pendataan harus menunggu rekomendasi dari Badan Geologi untuk memastikan lokasi hunian yang dibangun tidak berada di zona berbahaya,” kata Suharyanto.
Pemerintah menargetkan pemindahan warga yang saat ini masih tinggal di tenda pengungsian ke hunian sementara dapat selesai sebelum Idulfitri yang tinggal sekitar dua pekan lagi.
 |
| Suasana Gubsu Bobby Nasution saat mengikuti rapat virtual dengan jajaran menteri membahas dana pemulihan pasca bencana pada awal pekan ini. Istimewa/Hastara.id |
Sebelumnya, aksi protes Bobby Nasution sempat menjadi perhatian publik setelah video dirinya meninggalkan rapat virtual dengan sejumlah menteri viral di media sosial pada awal pekan ini. Dalam video tersebut, Bobby terlihat kecewa dengan kecilnya alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Sumut.
“Sudahlah, cabut kitalah. Enggak diiniin orang ini juga, enggak jelas ini,” ucap Bobby sebelum meninggalkan rapat.
Bobby menilai pembagian anggaran dalam Rencana Induk (Renduk) pemerintah pusat tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
Berdasarkan verifikasi lintas kementerian, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas, kebutuhan pemulihan pascabencana di Sumut diperkirakan mencapai Rp30,56 triliun. Namun dari total anggaran Renduk untuk tiga provinsi—Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara—yang mencapai sekitar Rp56 triliun, Sumut sebelumnya hanya memperoleh alokasi sekitar Rp2,11 triliun.
“Padahal korban jiwa di Sumut termasuk yang terbanyak setelah Aceh,” ujar Bobby saat ditemui di Padang Sidempuan, Senin (2/3/2026). (has/rel)
