 |
| Pelaksana Tugas Kepala Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Kota Medan akhirnya bereaksi atas derasnya keluhan publik dan pemberitaan media mengenai dugaan tindakan sewenang-wenang Camat Medan Helvetia, Junedi Lumban Gaol, dalam proses pengangkatan kepala lingkungan (kepling).
Langkah cepat itu ditunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Plt. Kabag Tapem) Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, yang memastikan pihaknya telah menurunkan tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke lapangan.
“Kami sudah menurunkan tim dari Tapem untuk memonitor dan melakukan wawancara langsung dengan Camat Medan Helvetia. Informasi dari media sosial dan pemberitaan dijadikan dasar penelusuran,” ujar Ridho menjawab wartawan, Selasa (14/10).
Menurutnya, hasil monev itu akan segera dilaporkan ke Inspektorat Kota Medan guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
"Nantinya tim akan melaporkan hasil monev secara lengkap. Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai aturan,” tegas Ridho.
Langkah cepat Pemko Medan mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, yang menilai tindakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespon keresahan masyarakat.
"Gerak cepat ini patut diapresiasi. Ini bentuk nyata bahwa Pemko Medan peka terhadap aspirasi masyarakat, apalagi ketika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan publik,” ujarnya.
Politisi NasDem ini juga menilai evaluasi terhadap kinerja camat merupakan langkah tegas untuk membina aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan agar bekerja profesional, transparan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Harapan kita, ke depan camat dan lurah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik,” tegas dia.
Saat dikonfirmasi terkait kabar bahwa tim Tapem akan turun ke wilayahnya, Junedi Lumban Gaol mengaku belum menerima informasi resmi.
“Sampai hari ini saya belum ada mendapat kabar mengenai informasi Tapem akan turun. Terimakasih atas informasinya, mohon maaf saat ini saya lagi sibuk banyak kegiatan,” ujarnya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi Pemko Medan dalam menegakkan disiplin dan etika aparatur di tingkat kecamatan, terutama menyangkut pengangkatan kepling yang kerap memicu kontroversi dan kepentingan politik lokal.
Langkah evaluasi yang dilakukan Bagian Tapem bukan hanya bentuk respon administratif, tetapi juga sinyal kuat bahwa pemko tidak menoleransi praktik arogansi kekuasaan di level birokrasi bawah.
Apabila hasil monev membuktikan adanya pelanggaran, publik kini menunggu ketegasan Inspektorat dan Wali Kota Medan untuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku — agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tidak kembali tergerus. (has)
