 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution menjawab wartawan usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumut pada Senin, 29 September 2025. Istimewa/Hastara.id |
JAKARTA, HASTARA.ID — Kementerian Dalam Negeri menegur Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution karena tingkat inflasi di provinsinya menjadi yang tertinggi di Indonesia, mencapai 5,32 persen secara tahunan (year on year/yoy). Teguran keras itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar dan disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (6/10).
Tomsi menyebut, lonjakan inflasi di Sumut telah menekan daya beli masyarakat dan menunjukkan lemahnya upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Ia juga menyoroti sembilan provinsi lain yang mencatat inflasi tinggi, namun secara khusus meminta perhatian lebih untuk Sumut yang menempati posisi teratas.
“Inflasi 5,32 persen dalam satu provinsi seperti Sumatra Utara itu sudah sangat terasa dampaknya bagi masyarakat. Kami mohon ini jadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi,” tegas Tomsi.
Menurutnya, banyak daerah yang berhasil menekan inflasi meski menghadapi keterbatasan infrastruktur dan medan yang sulit. Tomsi bahkan membandingkan Sumut dengan Papua Pegunungan, yang meski akses distribusinya terbatas, justru mampu mencatat inflasi lebih rendah, yakni 3,55 persen.
“Daerah yang merah-merah (tinggi inflasi) harus bekerja keras. Yang lain bisa kok menekan inflasi. Kenapa daerah dengan distribusi lancar justru tidak bisa?” sindirnya tajam.
Tomsi menilai masih banyak kepala daerah yang pasif dan hanya berharap situasi membaik tanpa langkah konkret. Ia bahkan meminta agar dinas-dinas yang tidak aktif dalam pengendalian inflasi dievaluasi.
“Masih ada kabupaten/kota yang seperti hanya berharap anugerah Tuhan saja, tidak bekerja maksimal. Kalau dinas-dinasnya tidak bergerak, kepala daerahnya perlu evaluasi,” tegasnya.
Kinerja Pemprovsu Dipertanyakan
Teguran tersebut menjadi sorotan karena mencerminkan ketimpangan antara potensi besar Sumut dan realisasi kinerjanya. Dengan infrastruktur yang lebih baik dibanding Papua, tingginya inflasi di Sumut dinilai sebagai sinyal lemahnya koordinasi antar-instansi serta minimnya pengawasan harga bahan pokok.
Apalagi, selama beberapa bulan terakhir, sejumlah kota di Sumut seperti Medan, Pematangsiantar, dan Sibolga kerap mencatat kenaikan harga beras, cabai, dan bahan bakar yang signifikan. Namun, langkah konkret dari Pemprov Sumut belum terlihat jelas.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat teguran Kemendagri tersebut. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut inflasi nasional per September 2025 mencapai 2,65 persen yoy, dengan 37 provinsi mengalami inflasi dan hanya satu provinsi deflasi.
“Yang mengalami inflasi tertinggi adalah Sumatra Utara, sebesar 5,32 persen yoy, disusul Riau 5,08 persen dan Aceh 4,45 persen,” ungkap Amalia.
Ia menjelaskan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 9,59 persen yoy, disusul makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,01 persen. Lonjakan harga emas menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi bulan ini.
Daftar 10 Provinsi Dengan Inflasi Tertinggi per September 2025
1. Sumatera Utara: 5,32 persen
2. Riau: 5,08 persen
3. Aceh: 4,45 persen
4. Sumatera Barat: 4,22 persen
5. Sulawesi Tengah: 3,88 persen
6. Jambi: 3,77 persen
7. Sulawesi Tenggara: 3,68 persen
8. Papua Pegunungan: 3,55 persen
9. Sumatera Selatan: 3,44 persen
10. Papua Selatan: 3,42 persen. (bbs)
