 |
| Juru Bicara Fraksi PKS, Hariyanto dalam sidang paripurna DPRD Sumut, Rabu (26/11), menyoroti akar masalah bencana alam melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sumut. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumatera Utara melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota terdampak, menyusul lambatnya respons terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang memorak-porandakan sejumlah wilayah pada 25 November 2025.
Sikap tegas itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Hariyanto, dalam sidang paripurna DPRD Sumut, Rabu (26/11). Ia memaparkan data internal fraksi yang mencatat 15 kejadian bencana dalam satu hari, meliputi 11 tanah longsor, 3 banjir, dan 1 pohon tumbang di enam kabupaten/kota. Dampaknya tidak ringan: 10 warga meninggal, 8 luka-luka, 6 hilang, ratusan mengungsi, serta puluhan rumah rusak dan akses jalan-jembatan terputus.
“Fraksi PKS menyampaikan duka cita mendalam. Namun di atas itu semua, kami menuntut tindakan cepat, tegas, dan terukur. Rakyat tidak butuh seremonial, mereka butuh negara hadir secara nyata,” tegas Hariyanto.
Pihaknya menilai respons pemerintah sejauh ini tidak cukup jika hanya berfokus pada fase tanggap darurat. Penanganan, kata Hariyanto, harus sistematis dan menyeluruh, mulai dari percepatan evakuasi dan pencarian korban, penyediaan hunian sementara, logistik, hingga layanan kesehatan.
Pemprovsu juga didesak segera menormalkan jalur vital Jalinsum Tarutung–Sibolga dan Jalinsum Sibolga–Padangsidimpuan, termasuk jembatan yang tertutup material longsor yang kini menghambat distribusi bantuan.
Hariyanto menekankan, distribusi bantuan harus transparan dan akuntabel, serta memastikan tidak ada warga terdampak yang terabaikan.
Soroti Akar Masalah
Tidak berhenti pada kritik penanganan jangka pendek, FPKS menyoroti akar persoalan di balik serangkaian bencana tersebut. Bencana yang terjadi—mulai dari enam titik longsor di Kota Sibolga hingga banjir besar di Mandailing Natal—adalah sinyal keras kerusakan ekologis di Sumut.
“Kejadian ini bukan sekadar fenomena alam. Ada masalah serius: kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan yang tak terkendali, lemahnya pengawasan, serta minimnya sistem peringatan dini,” ujar Hariyanto.
Oleh karena itu, FPKS mendesak Pemprovsu melakukan: Audit menyeluruh tata ruang dan izin lingkungan: Penguatan mitigasi di daerah rawan longsor dan banjir: Peningkatan anggaran penanggulangan bencana: Strategi pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.
“Keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek,” ujarnya.
FPKS juga mengingatkan Pemprovsu agar tidak menjadikan bencana sebagai ritual tahunan tanpa evaluasi serius. Mereka menuntut Gubernur Bobby Nasution, BPBD, dan OPD teknis membuka data penanganan dan peta risiko secara transparan ke publik, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap izin di kawasan rawan bencana.
“Fraksi PKS akan menggunakan hak pengawasan DPRD secara maksimal. Kami pastikan penanganan bencana tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang melindungi rakyat Sumatera Utara,” demikian Hariyanto. (prn)
