 |
| Penampakan warga Jalan Flamboyan menangis histeris setelah digusur personel Satpol PP Medan menuju relokasi ke rusunawa, Senin, 24 November 2025. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Suasana haru bercampur tegang pecah di kawasan Jalan Flamboyan, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (24/11/2025), saat Pemerintah Kota Medan menertibkan bangunan yang berdiri di atas aset negara. Puluhan warga yang telah menetap lebih dari dua dekade tak kuasa menahan tangis ketika alat berat mulai merobohkan rumah mereka satu per satu.
Jeritan warga beradu dengan instruksi petugas yang mengebut proses penertiban untuk mengejar dua proyek prioritas nasional: pembangunan Sekolah Rakyat dan gedung SPPBG untuk MBG, fasilitas yang akan dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Keduanya dijadwalkan mulai dikerjakan Desember mendatang, setelah lahan diserahkan secara resmi.
Penertiban hari itu merupakan bagian dari upaya Pemko Medan merebut kembali 26 hektare lahan HPL 1 Tanjung Selamat yang selama bertahun-tahun digarap warga. Dari total tersebut, 6 hektare berhasil dikosongkan dalam pengamanan aset tahap pertama.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Medan, HM Sofyan, yang memimpin langsung operasi, menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil kembali aset tersebut demi kepentingan publik.
“Hari ini kita melakukan pengamanan aset Pemko Medan. Area 6 hektare ini akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan SPPBG untuk MBG, dua program prioritas nasional,” ujarnya.
Sofyan mengakui adanya penolakan keras dari warga, namun menegaskan langkah pemerintah sudah sesuai ketentuan.
"Memang ada warga yang mengaku sudah tinggal hingga 25 tahun. Tapi lahan ini adalah aset pemerintah. Sebagai mitigasi, kami relokasi mereka ke Rusunawa Tanjung Mulia,” ujarnya.
 |
| Personel Satpol PP Medan menggusur para warga Jalan Flamboyan untuk direlokasi ke rusunawa, Senin, 24 November 2025. Istimewa/Hastara.id |
Di tengah bising alat berat, warga terlihat memeluk barang-barang mereka, menatap rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh. Beberapa bahkan histeris saat atap rumah mulai roboh dihantam excavator.
Boru Ginting, salah satu warga, menyebut mereka dipaksa angkat kaki tanpa mediasi yang layak.
“Dikeluarkan paksa oleh pemerintah. Ini tanah orangtua kami dari 1950. Kami urus surat, bermasalahnya di lurah. Tapi apa daya kami? Gak ada mediasi pun,” keluhnya sambil menangis.
Ia juga mengaku tak sanggup melihat rumahnya dihancurkan begitu saja.
“Kami 25 tahun di sini. Barang kami dikeluarkan, rumah kami dihancurkan sementara kami cuma bisa ngomong. Tolonglah kami. Pak presiden, tolong rakyat di bawah ini," kata Boru Ginting.
Warga lain yang ditemui di lokasi menyebut mereka tidak menolak pembangunan, tetapi merasa proses penertiban dilakukan tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan.
Sementara pemerintah menjanjikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan publik, hari itu menyisakan luka bagi warga yang harus kehilangan tempat tinggal.
Sejumlah aktivis yang memantau penertiban menilai Pemko Medan masih lemah dalam aspek komunikasi publik dan mitigasi konflik lahan. Minimnya sosialisasi serta tidak transparannya status kepemilikan lahan dinilai memicu konflik berkepanjangan.
Alat berat terus bergerak, bangunan demi bangunan tumbang. Di kejauhan, beberapa warga menangis memeluk anggota keluarga mereka, menatap masa depan yang kini terasa tak pasti. (prn/bbs)
