 |
| Foto ilustrasi logo PLN berlatarbelakang tower sutet. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikecam terkait lambatnya pemulihan jaringan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tengah). Hingga hari ini, Senin (8/12/2025), 20 kecamatan di Tapteng masih gelap gulita, tanpa pasokan listrik yang stabil sejak bencana terjadi.
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sarma Hutajulu, menyatakan kondisi ini sangat memukul masyarakat, terutama karena listrik adalah prasyarat utama untuk akses komunikasi, distribusi bantuan, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi.
"Sudah hampir satu minggu, 20 kecamatan belum dipulihkan. Listrik mati total, jaringan tak ada, air bersih sulit. Bagaimana masyarakat bisa bertahan? PLN harusnya gerak cepat, bukan lambat seperti ini," tegasnya kepada wartawan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kinerja PLN tidak sesuai dengan kondisi lapangan. PLN sibuk membuat konten pencitraan di media sosial: update-update, foto-foto, seolah-olah sudah bekerja maksimal. Tapi di lapangan, hasilnya tidak ada. Warga masih hidup dalam gelap.
Ketiadaan listrik membuat banyak sistem vital berhenti berfungsi. Karena listrik bukan sekadar penerangan, tetapi tulang punggung kehidupan darurat.
"Karena listrik mati, air bersih tak mengalir, sinyal komunikasi mati total, dan distribusi bantuan terhambat. Warga bukan hanya terdampak bencana, tapi sekarang hidup dalam isolasi," katanya.
Sarma juga menilai pemerintah provinsi dan pusat gagal mengantisipasi skala bencana, sehingga pemulihan berjalan lambat dan sporadis.
"Akses Sibolga-Tapteng terputus hampir seminggu, pemerintah baru sibuk setelah dampaknya besar. Mitigasinya gagal, penanganannya lambat," sindir mantan Anggota DPRD Sumut ini.
Ia meminta Pemprov Sumut dan pemerintah pusat tidak hanya memberi instruksi, tetapi turun tangan memastikan pemulihan listrik dan infrastruktur terjadi cepat dan efektif.
"Recovery Tapteng perlu biaya besar, dan listrik adalah kunci awal. Jangan hanya kunjungan seremonial, tapi hadir dengan solusi konkret," pungkas dia. (prn)
