 |
| Ilustrasi foto Pran Hasibuan, jurnalis aktif di Kota Medan. Istimewa/Hastara.id |
Ada cara paling jujur untuk membaca wajah sebuah kota: duduk di balik kemudi, menyusuri jalan raya, lalu menatap kiri–kanan seperti sedang melihat isi akuarium raksasa. Dari sana, wajah Kota Medan terpampang apa adanya—tanpa polesan pidato, tanpa selebaran pencitraan.
Pertama, soal infrastruktur. Baiknya kualitas pembangunan tak perlu dijelaskan panjang lebar dalam laporan kinerja. Ia tampak dari mulus atau tidaknya aspal, dari drainase yang berfungsi atau justru tersumbat, serta dari trotoar yang layak atau berubah fungsi. Jalan berlubang yang dibiarkan terlalu lama, genangan air setiap hujan turun, dan trotoar yang terokupasi adalah indikator sederhana namun telak. Kota yang serius membenahi diri tak akan membiarkan hak pejalan kaki dirampas, sebab trotoar bukan pelengkap, melainkan simbol keberpihakan pada keselamatan warga.
Kedua, tata ruang dan pengawasan. Dari sisi kanan dan kiri jalan, bangunan-bangunan berdiri sebagai penanda: mana yang berizin, mana yang patut dipertanyakan. Di titik inilah publik bisa menilai efektif atau tidaknya pengawasan oleh Dinas Perkim Cikataru. Bangunan tanpa izin, perubahan fungsi yang tak terkendali, hingga reklame yang menjamur tanpa kepastian legalitas, adalah alarm yang tak boleh diabaikan. Kota yang sehat bukan hanya yang tumbuh cepat, tetapi yang tumbuh tertib. Jika pelanggaran tata ruang dibiarkan, maka yang rusak bukan sekadar estetika kota—melainkan kewibawaan aturan itu sendiri.
Lemahnya Sinergitas
Ketiga, kelancaran arus lalu lintas. Rasanya bisa langsung diukur saat roda kendaraan mulai bergerak. Apakah perjalanan 10 menit berubah menjadi 30 menit? Apakah simpang jalan terkelola dengan baik? Di sinilah publik dapat melihat kerja nyata Dinas Perhubungan dan kepolisian. Sinergitas antara Pemko Medan dan Polrestabes Medan semestinya tercermin pada pengaturan lalu lintas yang sigap dan konsisten. Tanpa koordinasi yang solid, kemacetan bukan sekadar gangguan—ia menjadi potret lemahnya manajemen kota.
Keempat, perilaku dan budaya masyarakat. Jalan raya adalah panggung karakter kolektif. Tertib atau tidaknya pengendara mematuhi rambu, disiplin atau tidaknya pengguna jalan menghormati hak orang lain, semua berbicara tentang budaya kota. Kesemrawutan mudah terbaca: kendaraan parkir seenaknya di badan jalan, “Pak Ogah” yang menjamur di hampir setiap persimpangan, juru parkir liar menciptakan kantong parkir ilegal, hingga pedagang kaki lima yang memakan bahu jalan—terutama di sekitar pasar tradisional.
Ditambah lagi pemandangan gelandangan dan pengemis alias gepeng, manusia silver, dan atraksi musik di tiap persimpangan masih menjadi masalah klasik di kota megapolitan seperti Medan saat ini. Lantas dimanakah peran Dinas Sosial? Apakah kepala dinasnya sibuk 'ngekor' kegiatan wali kota saja?
Kemacetan pun menjadi rutinitas yang seolah diterima sebagai kewajaran. Namun, kota tidak boleh menyerah pada kewajaran yang salah. Ketika pelanggaran kecil dibiarkan, ia akan tumbuh menjadi kebiasaan kolektif. Dan ketika kebiasaan kolektif itu dibiarkan, ia menjelma menjadi budaya.
Melihat Kota Medan lewat “akuarium jalan raya” sesungguhnya adalah refleksi sederhana: apakah aturan ditegakkan, apakah pengawasan berjalan, apakah pelayanan publik hadir, dan apakah masyarakat ikut menjaga keteraturan? Kota bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga cerminan warganya. Jika jalan raya masih dipenuhi ketidakteraturan, maka itu adalah pesan terbuka bahwa pekerjaan rumah belum selesai. Sebab di jalanlah, wajah kota yang sebenarnya tak pernah bisa berbohong. (*)
***Penulis merupakan Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan
