 |
| Ilustrasi foto Pran Hasibuan, Sekretaris SMSI Kota Medan. |
TEPAT 20 Februari 2026 nanti, Rico Tri Putra Bayu Waas dan H Zakiyuddin Harahap (Rico - Zaki), genap setahun memimpin Kota Medan. Waktu yang dirasa cukup untuk menguji arah, keberanian, dan konsistensi kepemimpinan mereka. Namun hingga hari ini, yang tampak ke permukaan justru lebih banyak hiruk-pikuk seremonial ketimbang perubahan substansial.
Pemerintahan kota berjalan, tetapi seperti tanpa denyut visi yang jelas. Kota ini seolah bergerak, namun tak benar-benar melaju. Orang Medan menyebutnya: koyok-koyok—banyak cakap, cuma 'omon-omon', tapi minim hasil.
Ekspektasi publik sejak awal sejatinya tinggi. Rico–Zaki datang dengan janji pembaruan, tata kelola yang lebih rapi, serta keberpihakan nyata kepada kepentingan warga. Sayangnya, satu tahun berlalu, persoalan klasik kota—banjir, kemacetan, juru parkir luar, tata ruang semrawut, pelayanan publik yang lambat hingga korupsi masih berkutat di titik yang sama.
Alih-alih terurai, sebagian justru tampak dibiarkan menjadi rutinitas tahunan. Yang menonjol justru aktivitas pencitraan. Kunjungan lapangan, rapat-rapat terbuka, unggahan media sosial, dan jargon-jargon perubahan terus diproduksi. Namun publik semakin kritis: mana dampaknya? Mana kebijakan yang benar-benar menyentuh akar masalah? Pemerintahan bukan lomba tampil di kamera, pintar beretorika melainkan kerja sunyi yang hasilnya dirasakan warga di gang-gang sempit, pasar tradisional, dan permukiman rawan banjir.
Lebih mengkhawatirkan lagi, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah kerap tampak tidak solid. Kebijakan berjalan sendiri-sendiri, tanpa orkestrasi kuat dari pucuk pimpinan. Kondisi diperparah, banyaknya perangkat daerah yang lowong hingga saat ini. Sepuluh jabatan eselon II, puluhan di struktur eselon III dan IV. Masalahnya bervariasi, mulai dari 'dicomot' Gubernur Sumut Bobby Nasution, pelanggaran disiplin berat, perilaku korupsi hingga disebut-sebut tidak adanya jaminan kuat dari kepala daerah memproteksi pejabat yang akan bekerja untuk membantu tugas merealisasikan visi misi dimaksud.
Akibatnya, program terkesan reaktif, tidak terukur, dan miskin arah jangka panjang. Kota sebesar Medan tentu tidak bisa dikelola dengan pendekatan coba-coba dan improvisasi tanpa peta jalan yang jelas.
 |
| Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap didampingi istri mereka masing-masing dalam rangkaian pelantikan sebagai kepala daerah di Jakarta pada 20 Februari 2025. Istimewa/Hastara.id |
Setahun pertama seharusnya menjadi fase penegasan karakter kepemimpinan. Momentum untuk menunjukkan keberanian mengambil keputusan tidak populer namun perlu. Namun yang terlihat, Rico–Zaki cenderung bermain aman. Tak ada terobosan signifikan, tak ada gebrakan yang benar-benar mengubah wajah pelayanan publik atau tata kota. Padahal, sejarah mencatat, perubahan besar selalu lahir dari pemimpin yang berani menabrak zona nyaman birokrasi.
Editorial ini bukan sekadar kritik, melainkan alarm. Waktu kepemimpinan tidak panjang, dan kesabaran publik ada batasnya. Rico–Zaki masih memiliki kesempatan memperbaiki arah, menyusun prioritas yang jelas, serta menghentikan politik 'koyok-koyok' yang hanya memproduksi keramaian tanpa hasil.
Kota Medan tidak butuh pemimpin yang sekadar hadir, tetapi yang benar-benar bekerja. Bukan yang sibuk terlihat, melainkan yang mampu meninggalkan jejak. Jika tahun pertama hanya diisi dengan kebisingan tanpa capaian, maka tahun-tahun berikutnya harus menjadi pembuktian—atau sejarah akan mencatat kepemimpinan ini sebagai satu fase yang ramai, namun hampa.
Penulis mencatat ada program kerja prioritas Rico - Zaki dari turunan visi misi yang digaungkan saat kampanye lalu kepada warga Kota Medan:
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Pengembangan Sistem Transportasi Publik yang Terintegrasi
4. Kampanye Edukasi tentang Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
5. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Drainase Kota
6. Pengembangan Pusat Kreativitas Anak Muda
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
8. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya
9. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak di Derah Kumuh
10. Digitalisasi Pendidikan Berbasis Smart Class dan Metaverse.
Adakah di antara 10 program di atas yang sudah terwujud atau minimal mendekati untuk dilakukan sampai hari ini? Mari renungkan bersama. (*)
***Penulis merupakan Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia Kota Medan
