 |
| Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis saat diwawancarai wartawan, Selasa (24/3/2026). Istimewa/Hastara.id |
Kasman menegaskan, pada prinsipnya DPRD Kota Medan, khususnya Komisi II, mendukung kegiatan positif yang bertujuan membangkitkan perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama bulan suci.
“Ramadhan Fair merupakan agenda tahunan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kegiatan yang baik untuk mendorong perputaran ekonomi UMKM sekaligus memperkuat syiar Islam di Kota Medan. Namun, dengan anggaran yang mencapai Rp3 miliar, penggunaannya harus transparan, efektif, dan memberikan dampak nyata,” ujar dia kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).
Ia menegaskan, Komisi II akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM di 21 kecamatan berjalan adil dan proporsional.
“Kita ingin memastikan pelaku UMKM benar-benar merasakan manfaatnya, bukan hanya sebatas seremoni. Evaluasi harus dilakukan, baik dari sisi peningkatan omzet, pemberdayaan, hingga keberlanjutan usaha setelah acara selesai,” tegasnya.
Kasman pun meminta agar seluruh rincian anggaran yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat diakses secara terbuka oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Transparansi adalah kunci. Karena ini menggunakan uang rakyat, maka masyarakat berhak mengetahui secara detail peruntukannya. Kita mendukung, tapi pengawasan tetap harus maksimal,” tegas politisi PKS tersebut.
Ia berharap Ramadhan Fair XX tidak hanya menjadi agenda hiburan dan seremonial semata, melainkan mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal serta penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.
“Jika dikelola dengan baik, Ramadhan Fair bisa menjadi ikon ekonomi syariah dan wisata religi Kota Medan. Namun, kualitas pelaksanaannya harus sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan,” pungkasnya. (has)
