 |
| Nanda Fahriza Batubara. Istimewa/Hastara.id |
Oleh: NANDA FAHRIZA BATUBARA
BANJIR bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra – Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat – pada November 2025 lalu adalah ledakan bom waktu bencana ekologis. Semua kekacauan ini dipicu oleh akumulasi kebijakan keliru yang subur dan dipelihara bertahun-tahun. Melihat perkembangan yang ada, sepertinya ini bukan akhir. Melainkan awal dari kerusakan yang lebih dahsyat.
Dua pekan sebelum Siklon Senyar menghantam, peringatan sudah berseliweran. Namun tidak ada tindakan nyata. Pemerintah kewalahan. Evakuasi berantakan. Orang-orang panik, menjarah, dan mati hanya untuk mendapatkan beras di tengah isolasi yang berkepanjangan. Hingga tulisan ini dibuat, masih banyak penyintas yang sulit berteduh dari terik siang dan berlindung dari dinginnya malam.
Ini bukan sebatas kegagalan penanggulangan bencana, namun ketidakmampuan mengurus negara. Sialnya, mereka – orang-orang yang dibayar dari keringat rakyat agar berpikir lalu bertindak untuk kepentingan rakyat – tidak mau belajar dan tidak malu mengulangi kesalahan.
Setidaknya 1,2 juta hektare hutan telah lenyap. Belum termasuk kawasan-kawasan vital penyangga air yang selama ini dikeruk dan ditebang secara ‘legal’ oleh korporasi pemegang izin konsesi. Jutaan hektare lahan yang mestinya dikelola untuk kemakmuran bersama, dikuasai segelintir orang.
Di Aceh Tamiang, perwira aparat bersekongkol dengan pengusaha hiburan malam merambah 971 hektare hutan TNGL Blok Tenggulun. Orang-orang berseragam juga menunggangi penambang liar di lereng-lereng perbukitan Pasaman Barat.
Sedangkan di Padang Lawas, 47.000 hektare hutan Register 40 yang baru mampu dieksekusi setelah puluhan tahun disulap jadi kebun sawit oleh keluarga elite partai penguasa pendahulu kini lanjut dikelola para pensiunan jenderal tantara berkedok negara. Tak tertutup kemungkinan modus serupa berlaku di lahan konsesi 28 perusahaan yang konon dicabut izinnya pascabencana. Keluar mulut buaya masuk mulut singa.
Tercatat 1.207 nyawa melayang, 138 jiwa hilang dan 30.863 orang lainnya masih mengungsi. Tidak satupun dari mereka merupakan pejabat yang berwenang mengobral izin tambang dan pengelolaan hutan – sumber utama deforestasi pemicu bencana yang bersembunyi di balik narasi cuaca ekstrem, pembalakan liar dan praktik buang sampah sembarangan.
Siapa yang salah? Kita. Kita adalah pemuda-pemudi yang ciut nyalinya melawan penguasa zalim. Kita lebih takut lapar dan dipenjara ketimbang melawan ketidakadilan yang merajalela. Si pengecut yang pragmatis dan oportunis. Seenaknya berpaling muka selagi kesewenang-wenangan tidak melindas keluarga. Kita adalah orang-orang yang gagal mempertahankan hutan warisan leluhur. Lalu, lihatlah.
Sekali lagi, ini bukan sebatas kegagalan penanggulangan bencana. Kerusakan berhulu pada tangan-tangan kotor yang berseleweng di pucuk kekuasaan. Menikmati sistem busuk yang dirancang untuk mengenyangkan perut mereka serta kroni-kroninya.
Ini adalah penyakit kronis yang menggerogoti raga bangsa. Di negeri yang rata-rata intelligence quotient penduduknya 89,96 – peringkat ke-12 negara terendah pada 2026 – ini, suara pejabat korup dihitung setara dengan orang yang hak-haknya dikorupsi. Si tolol dipandang rata dengan profesor. Yang muda malas membaca, yang tua narsis dengan kebebalannya. Kebodohan ini sengaja dipelihara dengan kemiskinan, sehingga rakyat bisa dibeli murah.
Sadarlah, wahai saudaraku. Kita tidak pernah benar-benar bisa memilih pemimpin, seorang negarawan, sosok yang lahir dan mati untuk rakyat, bukan untuk anak dan menantunya. Kedaulatan dibajak partai politik yang terang-terangan mengkhianati Reformasi. Oligarki berkuasa. Menyeret kita ke tengah persimpangan jalan: Antara sistem setan yang mustahil bertaubat atau kenyataan bahwa sumber daya alam – hutan dan segala mineral yang terkandung di dalamnya – terus digerus ke kantong segelintir bajingan.
Saudaraku, orang berpayung di seberang jalan mengingatkan bahwa pilihan kita kini tersisa dua: Revolusi atau berpisah. (*)
***Penulis merupakan jurnalis yang berdomisili di Sumatera Utara
