 |
| Pihak Dinas BMBKCK Sumut dan kontraktor pelaksana diabadikan bersama usai penandatanganan tiga paket proyek peningkatan struktur jalan di Kabupaten Paluta. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) resmi menuntaskan proses tender tiga paket proyek peningkatan struktur jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp238,8 miliar dari APBD 2026. Berdasarkan penelusuran pada laman LPSE Sumut, Kamis (9/4), seluruh paket kini telah memasuki tahap penetapan pemenang dan bersiap menuju pelaksanaan.
Tiga ruas jalan yang ditangani meliputi:
•Sipiongot – Batas Tapanuli Selatan (Tolang) dengan pagu Rp72 miliar
•Sipiongot – Batas Labuhanbatu dengan pagu Rp96 miliar
•Hutaimbaru – Sipiongot dengan pagu Rp70,8 miliar
Dari hasil tender, dua paket proyek—Sipiongot–Tapanuli Selatan dan Sipiongot–Labuhanbatu—dimenangkan oleh PT Sumatera Pioneer Building Material. Sementara paket Hutaimbaru–Sipiongot dimenangkan PT Zhafiara Tetap Jaya.
Meski proses tender diikuti puluhan peserta—berkisar 41 hingga 47 perusahaan—nilai penawaran pemenang tercatat hanya sedikit lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penurunan harga berkisar antara 1,6 persen hingga 2,4 persen.
Rinciannya, paket Rp72 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp70,5 miliar, paket Rp96 miliar sekitar Rp94,3 miliar, dan paket Rp70,8 miliar sekitar Rp69 miliar.
Minimnya selisih penawaran tersebut memicu sorotan. Dalam salah satu paket bahkan tercatat proses negosiasi harga hanya menghasilkan penurunan sekitar Rp57 juta—angka yang dinilai sangat kecil dibandingkan nilai proyek.
Perlu Dicermati
Direktur Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi), Otti Batubara, menilai pola tender tersebut tidak lazim dan perlu dicermati serius.
“Dalam tender dengan peserta puluhan, seharusnya terjadi kompetisi harga yang lebih signifikan. Kalau penurunannya hanya 1 sampai 2 persen, ini patut dipertanyakan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dominasi pemenang oleh satu perusahaan dalam dua paket bernilai besar.
“Ketika satu perusahaan memenangkan lebih dari satu paket besar di tengah banyaknya peserta, perlu ditelusuri lebih dalam. Jangan sampai ada indikasi pengaturan,” tegasnya.
Otti mendesak aparat pengawas internal pemerintah serta penegak hukum untuk turun tangan memastikan proses berjalan transparan dan kompetitif.
“Ini menyangkut uang rakyat hampir Rp240 miliar. Harus dipastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan daerah,” pungkasnya. (has)
