 |
| Wali Kota Medan, Rico Waas didampingi istri Airin, menjawab wartawan usai melantik 76 pejabat Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Hasby/Hastara.id |
Pipa milik Perumda Tirtanadi itu berada di ketinggian sekitar 7 hingga 10 meter dari permukaan sungai dengan arus deras di bawahnya. Tanpa pengaman, para pelajar harus melangkah perlahan, menjaga keseimbangan di atas bidang sempit yang setiap saat bisa berujung fatal.
Merespons hal ini, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengakui jalur berbahaya itu bukan fenomena baru. Ia bahkan mengungkapkan pernah menggunakan akses serupa saat masih sekolah.
“Sudah lama jadi jalan pintas. Dulu saya juga lewat situ karena lebih dekat,” ujarnya menjawab wartawan usai melantik 76 pejabat di Balai Kota Medan, Kamis (16/4/2026).
Pengakuan wali kota tersebut sekaligus menegaskan bahwa persoalan ini telah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi konkret. Hingga kini, pelajar masih dihadapkan pada pilihan: menempuh jalur resmi yang lebih jauh atau mengambil risiko demi efisiensi waktu.
Rico menyatakan Pemko Medan akan berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan eks rel untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan pembangunan jembatan atau pembukaan akses alternatif.
“Segera kita koordinasikan, apakah bisa dibangun jembatan atau dicarikan jalur lain yang lebih aman dan tetap efisien,” katanya.
Meski demikian, rencana tersebut masih sebatas wacana. Belum ada kepastian waktu maupun skema pembangunan yang jelas, sementara aktivitas berbahaya itu terus berlangsung setiap hari.
"Tentu menjadi atensi kita, terlebih jika mau dibangun dari awal kita mesti punya DED-nya terlebih dahulu," pungkasnya.
Di sisi lain, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengaku telah berulang kali mengingatkan siswa agar tidak menggunakan jalur tersebut. Sekretaris Disdikbud Kota Medan, Andi Yudhistira, menyebut imbauan rutin disampaikan, termasuk saat upacara.
“Sudah sering diingatkan agar lewat jalur utama. Tapi di luar sekolah memang sulit dikontrol,” ujarnya.
Fakta bahwa larangan berulang tak diindahkan justru menunjukkan akar masalah belum tersentuh: keterbatasan akses aman yang realistis bagi pelajar. Selama jalur alternatif yang lebih dekat tidak tersedia, imbauan semata berpotensi diabaikan.
Secara historis, jalur pipa tersebut memang telah lama dimanfaatkan warga sebagai 'jembatan darurat' sejak rel kereta api peninggalan era kolonial tak lagi difungsikan. Menghubungkan Kecamatan Medan Maimun, Medan Polonia, dan Medan Johor, akses ini menjadi solusi praktis—meski berisiko tinggi.
Kondisi ini menempatkan pemerintah kota pada ujian serius: apakah akan terus membiarkan praktik berbahaya yang sudah 'dianggap biasa', atau segera menghadirkan infrastruktur layak yang menjamin keselamatan pelajar. Tanpa langkah cepat dan terukur, viralnya video ini hanya akan menjadi pengingat berulang—bahwa keselamatan anak-anak masih sering kalah oleh keterbatasan akses dan lambannya penanganan. (has)
