DPRD Medan Warning Rico Waas: Pelantikan 69 Pejabat Manajerial Harus Mampu Tuntaskan Persoalan Kota

 

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dalam salah satu prosesi saat pelantikan pejabat manajerial di lingkungan Pemko Medan pada Kamis (18/6/2026). Istimewa/Hastara.id 

MEDAN, HASTARA.ID — Pelantikan 69 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kota Medan menuai sorotan dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, mengingatkan agar mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tidak hanya menjadi ajang pembagian posisi, melainkan harus berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Politikus PKS itu menegaskan, pejabat yang dipercaya menduduki jabatan strategis harus memiliki kompetensi, memahami tugas pokok dan fungsi, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Pelantikan jabatan jangan sekadar menjadi agenda seremonial atau bagi-bagi jabatan. Pastikan pejabat yang diberikan amanah benar-benar memahami tugasnya, menguasai wilayah kerjanya, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Medan,” tegas Syaiful, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya hingga saat ini warga belum merasakan perubahan yang signifikan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai persoalan mendasar, kata dia, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal.

Syaiful menyoroti masih banyaknya titik genangan air saat hujan, tingginya angka kriminalitas, semrawutnya pengelolaan parkir, hingga pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.

“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang harus segera dibenahi. Genangan air masih terjadi di berbagai kawasan, kriminalitas masih menjadi kekhawatiran warga, parkir belum tertata baik, dan pelayanan kesehatan juga membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak hanya berorientasi pada jabatan yang diperoleh, tetapi mampu menunjukkan capaian kerja yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jabatan adalah amanah. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi hasil kerja nyata yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan warga,” katanya.

Soroti Tingginya SiLPA

Selain menyoroti pelantikan pejabat, mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu juga mengingatkan Pemko Medan terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp500 miliar.

Menurut Syaiful, tingginya SiLPA menjadi sinyal bahwa sejumlah program pembangunan dan penyerapan anggaran belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran pejabat yang baru dilantik.

“SiLPA yang mencapai kurang lebih Rp500 miliar menunjukkan masih ada program yang belum terlaksana secara optimal. Ini menjadi catatan penting agar pelaksanaan pembangunan ke depan lebih efektif dan tidak menyisakan anggaran dalam jumlah besar,” ungkapnya.

Syaiful berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu membantu wali kota mempercepat penyelesaian berbagai persoalan melalui kerja yang terukur, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin pejabat yang dilantik memiliki target yang jelas dan mampu bekerja maksimal. Masyarakat menunggu perubahan nyata, bukan hanya rotasi jabatan. Keberhasilan mereka nantinya akan diukur dari sejauh mana persoalan kota dapat diselesaikan dan pelayanan publik semakin baik,” pungkasnya. (has)