 |
| Kolase foto Ade Jona Prasetyo dan Ihwan Ritonga (kanan). Istimewa/Hastara.id |
Perbedaan narasi kedua politisi Gerindra itu memunculkan pertanyaan besar: apa sebenarnya penyebab macetnya distribusi BBM di Sumut. Ihwan Ritonga secara tegas membantah isu yang menyebut kelangkaan BBM dipicu aksi mogok sopir truk tangki. Menurutnya, DPRD Sumut tidak pernah menerima informasi resmi mengenai adanya aksi mogok dari para sopir pengangkut BBM.
"Yang pertama, kita tidak ada mendengar bahwasanya ada sopir mogok. Itu tidak benar. Yang kita minta adalah ketegasan dari pimpinan Pertamina, khususnya di Sumatera Utara, terkait ketersediaan pasokan BBM. Jangan sampai masyarakat dibuat panik karena informasi yang tidak jelas," kata Ihwan kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan jajaran pimpinan Pertamina Sumut. Dari penjelasan yang diterimanya, memang terdapat persoalan dalam proses distribusi, namun bukan karena aksi mogok. Menurut Ihwan, yang terjadi justru evaluasi terhadap sejumlah sopir truk tangki yang diduga melakukan pelanggaran.
"Bukan karena persoalan mogok. Yang kita dengar di lapangan memang ada beberapa oknum sopir yang dianggap melakukan pelanggaran sehingga harus dievaluasi. Silakan dievaluasi, tetapi Pertamina juga harus mengantisipasi dampaknya. Jangan sampai karena evaluasi terhadap ratusan sopir, distribusi BBM justru lumpuh dan masyarakat yang dirugikan," tegasnya.
Meski demikian, Ihwan menilai alasan tersebut tetap tidak bisa dijadikan pembenaran atas terganggunya distribusi BBM hingga berlangsung satu pekan lebih ini. Pertamina seharusnya memiliki skenario mitigasi agar evaluasi terhadap tenaga distribusi tidak berujung pada kelangkaan BBM di lapangan.
"Pertamina pasti sudah memiliki hitungan kebutuhan BBM setiap hari. Kalau memang ada lonjakan konsumsi, tentu harus diketahui penyebabnya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, silakan diselidiki dan laporkan kepada aparat penegak hukum," ujarnya.
Ihwan bahkan mempertanyakan mengapa persoalan ini hanya terjadi di Sumut.
"Saya baru pulang dari Jakarta, baru pulang dari Semarang, tidak ada masalah BBM di sana. Kenapa hanya Sumut yang bermasalah? Ini sudah memasuki minggu kedua. Artinya ada yang harus dibenahi secara serius," katanya.
Tak hanya mendesak Pertamina memberikan penjelasan yang transparan, Ihwan juga meminta Direksi Pertamina mengevaluasi pimpinan Pertamina di Sumut apabila tidak mampu menjelaskan akar persoalan kepada masyarakat. Ia pun mendesak Polda Sumut menindak tegas SPBU yang terbukti melakukan penimbunan, penyalahgunaan distribusi maupun praktik kecurangan lainnya.
Sebagaimana diketahui, Kamis (16/7/2026), Anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo turun langsung meninjau Fuel Terminal Medan Labuhan bersama instansi terkait Pemprov Sumut, Pertamina dan PT Elnusa Petrofin.
Dalam peninjauan tersebut, Ade Jona meminta PT Pertamina Patra Niaga bersama PT Elnusa Petrofin sebagai mitra distribusi bekerja maksimal mempercepat penyaluran BBM agar antrean di SPBU segera terurai. Di hadapan rombongan, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga, Sunardi, menyampaikan distribusi terus dipercepat dan menargetkan pasokan BBM kembali normal. Namun, berbeda dengan penjelasan Ihwan yang menyebut tidak ada aksi mogok sopir, sebelumnya Ade Jona mengungkapkan kepada media bahwa hambatan distribusi berkaitan dengan persoalan pada perusahaan mitra pengangkut BBM yang berdampak terhadap operasional armada distribusi.
Dalam kunjungan itu, Ade Jona Prasetyo turut didampingi Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra, Aripay Tambunan, dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap. Perbedaan penyampaian tersebut semakin memperbesar tanda tanya publik mengenai penyebab sebenarnya terganggunya distribusi BBM di wilayah Sumut. (has)
