 |
| Suasana rapat darurat lintas instansi yang diinisiasi Polda Sumut guna membahas krisis distribusi BBM yang memicu antrean panjang pada semua SPBU di Mapolda Sumut, Rabu, 15 Juli 2026. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara akhirnya mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
Polda Sumut menginisiasi rapat koordinasi lintas instansi untuk mengurai persoalan yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan daerah.
Rapat yang berlangsung di Aula Catur Prasetyo Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, Rabu (15/7/2026), mempertemukan jajaran kepolisian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sumut, serta manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
Hadir dalam pertemuan Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri, Dirintelkam Polda Sumut Kombes Pol. Ajie Indra Dwiatma, Kabag Ops Binda Sumut Kombes Pol. Tris Supriadi, Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak, serta Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana.
Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri menegaskan persoalan distribusi BBM tidak boleh terus berlarut, mengingat antrean panjang di SPBU telah berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan roda perekonomian sehingga seluruh instansi diminta mengambil langkah nyata untuk mempercepat normalisasi distribusi.
Dalam pemaparannya, Kombes Pol. Ajie Indra Dwiatma mengungkap sejumlah persoalan yang menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM. Mulai dari kendala pengiriman dari depo ke SPBU, berhentinya sebagian pengemudi mobil tangki, ketidaksesuaian kuota pengiriman dengan kebutuhan di lapangan, hingga pengalihan kuota ke SPBU lain yang menyebabkan kekosongan stok di sejumlah titik.
Ia mengingatkan apabila kondisi tersebut terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kendala Operasional
Di hadapan peserta rapat, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, mengakui distribusi BBM memang mengalami gangguan akibat kendala operasional di Depo Medan. Kondisi itu, menurutnya, semakin diperparah setelah penertiban armada mobil tangki yang berimbas pada berhentinya sebagian pengemudi, sehingga distribusi BBM ke SPBU ikut tersendat.
Sebagai langkah darurat, Pertamina mengaku telah mengoperasikan armada mobil tangki tambahan, termasuk armada biru, untuk mempercepat penyaluran BBM ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Namun, terkait tuntutan penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya Bio Solar, Sunardi menyatakan kewenangan tersebut berada di tangan regulator sehingga tidak dapat diputuskan oleh Pertamina.
Pertamina lantas meminta waktu beberapa hari untuk menyelesaikan berbagai kendala operasional dan mengembalikan distribusi BBM ke kondisi normal. Sikap tersebut langsung mendapat sorotan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra (DJP) Harahap, meminta Pertamina tidak hanya menyampaikan alasan, tetapi juga memberikan kepastian kapan distribusi benar-benar kembali normal, termasuk memaparkan langkah konkret dan strategi jangka panjang agar krisis serupa tidak terus berulang.
Dalam rapat itu, Kabagops Binda Sumut Kombes Pol. Tris Supriadi mengungkapkan TNI dan Polri telah turun membantu pengamanan SPBU sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM. Ia juga mengusulkan agar Pertamina memberikan pelatihan kepada pengemudi armada bantuan untuk mencegah kecelakaan kerja.
Selain itu, Binda Sumut meminta instansi tenaga kerja segera memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan antara perusahaan penyedia pengemudi mobil tangki dan para sopir yang disebut menjadi salah satu akar persoalan terganggunya distribusi BBM.
Binda Sumut pun turut mendorong dilakukan audit menyeluruh (investigasi) terhadap mitra usaha Pertamina dalam rantai distribusi BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi titik lemah sistem distribusi sekaligus memastikan persoalan yang terjadi bukan semata-mata akibat kendala teknis. Pertamina didorong lebih terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi stok dan distribusi BBM agar tidak memicu kepanikan maupun aksi panic buying.
Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen seluruh instansi untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Sumatera Utara. Masyarakat masih menunggu pembuktian di lapangan, sebab antrean panjang di sejumlah SPBU masih berlangsung dan menjadi beban bagi aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari warga. (red)
