 |
| Demo IPAKSI di Rumah Dinas Walikota Siantar. (Hastara.id) |
PEMATANGSIANTAR, HASTARA.ID — Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar merelokasi pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan Jalan Adam Malik ke Jalan Perintis Kemerdekaan mulai menuai penolakan.
Bagi pedagang, persoalannya bukan semata soal berpindah tempat, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha yang telah dibangun bertahun-tahun.
Ketua Ikatan Pedagang Kaki Lima Kota Pematangsiantar (IPAKSI), Muhammad Nurdin, meminta Pemko tidak memaksakan relokasi sebelum tersedia lokasi baru yang dinilai layak dan menguntungkan pedagang. Ia menilai, pemindahan tanpa kepastian fasilitas dan kondisi usaha justru berpotensi mematikan mata pencaharian PKL.
“Kalau lokasi baru belum nyaman untuk kami, atau belum ada peningkatan, tolong jangan dilakukan dulu. Kami pulang ke Siantar untuk mencari nafkah, tapi jangan seperti ini. Ini namanya mematikan kami sebagai pedagang,” kata Nurdin usai demo. Kamis (27/8/2026)
Menurutnya, pelanggan PKL terbentuk dari proses panjang. Ketika lokasi dipindahkan, pedagang berisiko kehilangan pelanggan yang selama ini mengetahui tempat mereka berjualan. Karena itu, relokasi dinilai bukan sekadar memindahkan lapak, tetapi dapat mengulang kembali perjuangan pedagang membangun pasar.
Kekhawatiran juga muncul terhadap konsep lokasi baru di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pedagang mempertanyakan luas lapak, tata letak, akses pelanggan hingga rencana penggunaan trotoar dan kawasan sekitar Lapangan Adam Malik.
IPAKSI kemudian meminta DPRD Pematangsiantar memanggil Pemko untuk menjelaskan dasar serta kajian relokasi tersebut. Nurdin menilai, keputusan yang menyangkut penghidupan pedagang harus memiliki dasar yang jelas dan melibatkan mereka secara bermakna.
“Kami berharap DPRD sebagai wakil rakyat mempertanyakan langsung dasar dan kajian relokasi ini kepada Pemko,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Penerangan dan Propaganda GPM DPC Pematangsiantar, Gideon Surbakti, mengaku kecewa terhadap proses pertemuan antara pedagang dan Pemko yang dinilainya belum memberikan kepastian.
"Pertemuan Pedagang dengan pihak Pemko banyak yang tak dapat diterima sampai keraguan pedagang terhadap pemko yang setiap pertemuan tak pernah diHadiri langsung oleh Walikota itu sendiri dan hanya selalu diWakilkan oleh Sekda yang dinilai sudah sangat sering sekda mengatasnamakan Walikota namun tak adanya kunjung janji yang ditepati dari beberapa Pertemuan denga rakyat" tegasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga mengatakan pihaknya masih menjadwalkan rapat terkait persoalan tersebut.
“Kita segera menjadwalkan rapat. Itu saja poinnya,” kata Timbul. (tra)
