Dukungan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kemendagri itu disalurkan dengan skema pinjam pakai kepada sejumlah pemerintah daerah terdampak. Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan dampak banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian warga.
Mewakili Kemendagri, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri, Dr Asmawa melalui Putu W. A.A. Pratama, menyampaikan bahwa pengerahan peralatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat agar penanganan bencana di daerah berjalan cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Putu setelah serah terima peralatan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bireuen, baru-baru ini.
Berdasarkan rincian penyaluran, Kabupaten Pidie Jaya memperoleh alokasi terbesar, yakni 22 unit alat berat dan 44 unit dump truck. Sementara itu, Kabupaten Pidie menerima tujuh unit alat berat dan 12 unit dump truck.
Kabupaten Aceh Besar mendapat sembilan unit alat berat dan 11 unit dump truck. Adapun Kabupaten Bireuen menerima lima unit ekskavator, terdiri atas dua unit ekskavator lengan panjang (long arm) dan tiga unit ekskavator standar.
Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pekerjaan fisik di lapangan, mulai dari pengerukan endapan lumpur, pembersihan material banjir, normalisasi aliran sungai hingga penanganan lahan produktif yang terdampak.
Ketersediaan alat berat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan material lumpur dan sedimentasi, terutama pada kawasan yang membutuhkan pengerjaan dalam skala besar.
Langsung Dikerahkan
Bupati Bireuen, H Mukhlis, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat saat menerima kedatangan Tim Satgas PRR Kemendagri di Pendopo Bupati Bireuen.
Setelah bantuan diterima, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen langsung mengerahkan ekskavator ke sejumlah lokasi prioritas, di antaranya Gampong Rheum Barat, Kecamatan Simpang Mamplam, serta kawasan Pante Karya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
Pengerahan alat berat tersebut diharapkan mempercepat pembersihan kawasan terdampak dan mendukung pemulihan aktivitas warga. Namun, efektivitas bantuan juga bergantung pada ketepatan penentuan lokasi prioritas, kesiapan operasional peralatan, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan petugas di lapangan.
Kemendagri berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD dapat mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak sehingga masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dan roda perekonomian berangsur pulih.
Pemulihan pascabanjir tidak berhenti pada pengerahan alat berat. Pembersihan lumpur, pemulihan infrastruktur, serta kembalinya fungsi lahan pertanian dan tambak menjadi bagian penting agar warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. (rel/has)
