 |
| Salah satu perumahan MBR di Ruas Jalan jurusan Simpang Gajapokki-Sipolin, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Putra P / Hastara.id |
SIMALUNGUN, HASTARA.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait program 3 juta rumah yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Simalungun.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun, Djamahaen Purba, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi detail mengenai kuota rumah yang akan dialokasikan untuk Kabupaten Simalungun.
"Belum ada informasi terkait 3 juta rumah yang merupakan program pemerintah pusat itu," ujarnya pada Senin (3/2/2025).
Meskipun demikian, Pemkab Simalungun menunjukkan antusiasme terhadap program ini. Djamahaen Purba mengungkapkan rencana untuk berkoordinasi dengan Balai Perumahan Sumatera Utara guna mendapatkan informasi lebih lanjut.
"Nanti kami mau ke Balai Perumahan Sumut yang di Medan untuk menanyakan program itu, untuk informasi diawal, pemerintah daerah minta menyiapkan lahan. Belum ada informasi lanjutannya," katanya.
Djamahaen juga menyoroti bahwa ada sekitar 10.000 lebih bagi MBR di Simalungun yang membutuhkan rumah layak huni. Ia berharap program 3 juta rumah dapat membantu memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di Simalungun.
"Cukup banyak juga masyarakat yang tidak memiliki rumah tetap, baik yang tinggal di rumah warisan orangtua atau yang masih menyewa rumah," tuturnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, katanya, Pemkab Simalungun telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban biaya bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.
Selain itu, Djamahaen juga menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun belum menganggarkan dana untuk program bedah rumah pada tahun 2025. Program bedah rumah terakhir kali diterima pada tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara.
"Enggak ada kalau ditampung di APBD tahun 2025 kita (Pemkab Simalungun), enggak ada anggaran untuk pembangunan itu, dari provinsi maupun pusat belum ada kita dapatkan informasi tersebut," pungkasnya.
Untuk diketahui, Program 3 juta rumah merupakan salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran. Program ini menargetkan pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pemerintah pusat berharap program ini dapat mengatasi masalah kekurangan perumahan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (put)
