 |
| Birokrasi di Kantor Pemkab Bekasi Utara diprotes warganya dampak lambatnya mengurus akta kematian. Istimewa |
BEKASI UTARA, HASTARA.ID — Kesedihan mendalam masih dirasakan Dar Edi Yoga, warga Bekasi Utara, setelah kepergian ibunda tercinta, Dorothea. Namun, duka itu kian terasa pahit akibat lambatnya proses birokrasi penerbitan akta kematian yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga.
Sudah lebih dari tiga bulan sejak Dorothea wafat, tetapi akta kematian yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai keperluan hukum dan administrasi belum juga terbit dari instansi terkait. Padahal, menurut Dar Edi, seluruh dokumen persyaratan telah diserahkan lengkap.
“Semua syarat saya serahkan lengkap. Tapi saya justru disuruh menunggu karena sistem masih mencatat adik saya dalam KK lama, padahal adik saya sudah pindah dan punya KK serta KTP sendiri di Lampung,” ujarnya saat ditemui wartawan, Minggu (8/6).
Alih-alih mendapat kepastian, Dar Edi justru diminta untuk melakukan validasi data secara manual ke Dukcapil Lampung atau membuat surat pernyataan pembatalan pindah dari adiknya. Baginya, ini sungguh tidak masuk akal.
“Saya pikir ini bukan soal teknis, ini soal akal sehat. Masa akta kematian tidak bisa terbit hanya karena orang yang masih hidup belum validasi data? Ini birokrasi rasa naskah absurd,” tegasnya.
Ironisnya, upaya Dar Edi untuk mengadu ke Sekretaris Camat Bekasi Utara, Apandi Ahmad, hingga Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, sejauh ini belum membuahkan hasil. Tidak ada tanggapan yang diterimanya.
“Kalau data sudah lama diperbarui, kenapa sistem masih hidup di masa lalu? Jangan-jangan birokrasi kita memang belum siap menyambut kematian, apalagi kematian data,” sindirnya.
Hingga berita ini diturunkan, akta kematian almarhumah Dorothea masih belum terbit. Di tengah duka yang belum usai, Dar Edi berharap pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lebih sigap dan manusiawi dalam menangani persoalan administrasi kematian, bukan malah menambah beban bagi keluarga yang ditinggalkan. (has/rel)
