 |
| Fungsionaris PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Fungsionaris PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution seakan tidak menerima keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Sutrisno menanggapi komentar Gubernur Bobby yang sebelumnya meminta masyarakat Sumut agar tidak terhasut oleh keputusan Presiden terkait status empat pulau tersebut.
"Justru dengan menyatakan ‘jangan terhasut’, Gubernur Sumut seakan melawan keputusan presiden. Sejak awal, masyarakat Sumut sebenarnya tidak terlalu tertarik membahas persoalan itu," ujarnya saat dimintai pendapat, Kamis (18/6).
Menurut Sutrisno, kegaduhan mengenai status kepemilikan empat pulau justru timbul akibat sikap Gubernur Bobby yang dinilai terlalu ngotot mempertahankan wilayah tersebut. Ia menilai polemik itu hanya menjadi konflik di kalangan elit politik, bukan aspirasi masyarakat.
"Kita di Sumut tidak tertarik dan tidak ikut campur soal itu. Apa pun keputusan pemerintah pusat, kita terima. Ini jelas konflik antar-elit, bukan soal rakyat," ujarnya.
Sutrisno juga menyebut elit yang dimaksud adalah Gubernur Sumut sendiri, yang kemudian menyeret Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu ke dalam pusaran isu. Ia menyayangkan upaya Bobby yang terkesan memobilisasi opini publik untuk menolak keputusan pemerintah pusat.
"Ketika gubernur mengatakan masyarakat jangan terhasut, sebenarnya itu bentuk hasutan terselubung. Faktanya, masyarakat biasa tidak peduli dengan isu ini," ujar Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019.
Belajar Lagi
Lebih jauh Sutrisno menyarankan agar Bobby lebih banyak belajar tentang komunikasi politik. Ia menyebut polemik ini seharusnya menjadi bahan pembelajaran penting dalam kepemimpinan politik daerah.
“Ketika bertemu dengan lawan yang memiliki kapasitas politik lebih tinggi, Bobby pada akhirnya tunduk. Mualem (Muzakir Manaf-Gubernur Aceh), sebagai mantan panglima GAM, sangat memahami relasi Aceh dengan NKRI, termasuk isi MoU Helsinki,” katanya.
Sutrisno bahkan menyinggung peran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dinilainya gagal menyelesaikan persoalan ini, hingga akhirnya presiden turun tangan langsung.
"Kalau saya jadi Mendagri, sudah mundur dari jabatan. Karena faktanya, penyelesaian masalah Aceh-Sumut ini tidak bisa diselesaikan oleh Mendagri, dan itu sangat memalukan," pungkas Sutrisno. (has)
