Kerjanya 'Melempem', Komisi A Dorong Bobby Nasution Segera Evaluasi Kabiro PBJ Chandra Dalimunthe

Sebarkan:

 

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprovsu, Chandra Dalimunthe. Istimewa/Hastara.id 

MEDAN, HASTARA.ID — Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, menilai perlunya evaluasi kinerja para pejabat eselon II Pemprov Sumut, termasuk Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Chandra Dalimunthe. 

Evaluasi tersebut dinilai mendesak untuk kepentingan percepatan pencapaian visi misi Gubernur Sumut: Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Zeira Salim Ritonga menjawab wartawan, Kamis (17/7/2025), menanggapi munculnya sorotan publik terhadap kinerja Kepala Biro PBJ Setdaprov Sumut, Chandra Dalimunthe.

Dikatakan Zeira Salim Ritonga, seluruh pejabat eselon II Pemprov Sumut, baik asisten, kepala dinas, kepala badan maupun kepala biro, harus menunjukkan kerja keras dan kinerja yang nyata.

"Perlu memang dibuat semacam sorotan atau perhatian kepada seluruh eselon II di Pemprov Sumut yang saat ini diberikan tanggungjawab untuk memimpin berbagai jabatan untuk mendukung program-program gubernur khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat, barang maupun jasa,” ujarnya.

Terkhusus terhadap kinerja Kabiro PBJ Chandra Dalimunthe, Zeira mengatakan jika sudah dipilih oleh gubernur, seharusnya bisa meningkatkan kinerja yang baik.

"Bagi eselon II yang sudah diberikan tanggungjawab harus bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan ini juga harus dimaksimalkan agar capaian-capaian dan program pemprov bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sudah menjabat berleha-leha," ucapnya.

Zeira Salim menyebut, dengan slogan pemprov siap berkolaborasi akan lebih sulit dilakukan jika tidak dibarengi dengan kinerja yang baik. 

"Secara otomatis dengan kondisi seperti ini akan menyulitkan tujuan Pemprov Sumut dengan slogan kolaborasi tentunya akan susah tercapai," ucapnya. 

Oleh karena itu, politikus PKB Sumut ini mendukung Pemprov Sumut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pejabat eselon II yang benar-benar tidak menjalan kinerjanya dengan baik, khususnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

"Kami siap dukung Pemprovsu untuk mengevaluasi mana-mana pejabat eselon II yang ikut mengikuti program dan tidak bekerja secara maksimal," ujar Zeira.

LSM Kalibrasi dan HAM, dan Forum Jasa Konstruksi (Forjasi) Sumut sebelumnya menyoroti kinerja Chandra Dalimunthe yang diboyong Gubernur Sumut Bobby Nasution dari Pemko Medan. Chandra Dalimunthe sejak dilantik pada Jumat (9/5) sebagai Kepala Biro PBJ Sumut, dinilai masih juga belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam hal pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut.

Bahkan Chandra Dalimunthe yang sebelumnya Kepala Bagian PBJ Setdako Kota Medan itu, dinilai cenderung berkinerja 'melempem' karena tidak melakukan hal-hal substansial untuk perbaikan sektor perbaikan pengadaan barang dan jasa di Sumut.

"Sayang sekali uang negara sia-sia untuk menggaji aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini harusnya menjadi perhatian pak Bobby, Gubernur kita di Sumatera Utara," ujar Antony kepada wartawan di Medan, Selasa (15/7/2025).

Sehingga tak heran, lanjut Antony, terjadi kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada 26 Juni lalu. 

Hasil OTT menetapkan antara lain yang menjadi tersangka adalah Kadis PUPR Sumut (nonaktif) Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD PUPR Gunungtua Dinas PUPR Sumut.

Koordinator Divisi Data dan Investigasi Forjasi Sumut, Ricky, juga menyoroti permasalahan sektor PBJ Sumut. Menurutnya sektor ini harus diselamatkan. 

Ricky menegaskan lemahnya kinerja dan komitmen Kabiro Chandra Dalimunthe untuk membangun sektor PBJ Sumut, sangat tidak sejalan dengan visi misi Gubernur Sumut kolaborasi Sumut berkah yang unggul, maju dan berdaya saing. 

"Kami melihat dari sisi itu, tidak ada gregetnya kepala biro ini. Kasihan Sumut ini akan terus begini, menjadi sasaran praktik korupsi dan kemudian terpublikasi luas karena masalah korupsi. Pak Bobby harus evaluasi kepala biro," tegas dia. (has)


Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini