 |
| Kolase foto Jaksa Agung RI, ST Burhanudin, Kajatisu Harli Siregar dan Kadis Koperasi UKM Perindag Kota Medan, Benny Iskandar Nasution. Istimewa/Hastara.id |
"Jika memang Kejari Medan menyebutkan ingin fokus pada pemulihan keuangan negara, maka saya pikir Jaksa Agung dan Kajati Sumut harus turut serta mengawasi penyelidikan dan penyidikan yang nanti dilakukan atas kegiatan yang diduga dikorupsi oleh oknum-oknum terkait di instansi tersebut," ujar Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua LSM Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (KAKHAM), Antony Sinaga SH, MHum menjawab Hastara.id, Kamis, 28 Agustus 2025.
Mengenai belum ditemukan unsur kerugian keuangan negara atas kegiatan dimaksud, Antony mendorong agar penyelidik Kejari Medan menggunakan jasa pihak auditor swasta untuk melakukan audit investigasi forensik.
"Langkah ini sudah sering dilakukan APH (aparat penegak hukum) untuk menemukan unsur kerugian keuangan negara untuk menjadikan oknum-oknum terkait sebagai tersangka. Harusnya tidak perlulah kita ajari ikan berenang. Tidak perlu juga terlalu lama koordinasi ke pihak internal maupun eksternal untuk itu," tegasnya.
Karena itu ia kembali mendorong agar Kajatisu, Harli Siregar dan Jaksa Agung ST Burhanudin turut memonitor secara intens dugaan korupsi di Dinas Koperasi UKM Perindag Medan, yang tengah dilakukan oleh Kejari Medan sampai saat ini.
"Dengan demikian publik semakin percaya akan penegakan hukum yang adil oleh lembaga kejaksaan, dan terhadap kinerja para APH dalam menuntaskan setiap dugaan-dugaan kasus korupsi. Masyarakat tentu menunggu hasil kerja Kejari Medan atas kasus yang masih didalami tersebut," pungkasnya.
Kajari Medan, Fajar Syah Putra melalui Kasipidsus, Mochamad Ali Rizza, sebelumnya mengatakan sejauh ini atas dugaan korupsi dimaksud, pihaknya masih tahap penyelidikan lewat klarifikasi ke pihak-pihak terkait di instansi itu termasuk terhadap kelompok kerjanya.
"Benar, sifatnya masih klarifikasi. Masih menghimpun keterangan dari pihak-pihak terkait. Artinya kami sampai kini masih terus mendalami ada tidak potensi kerugian keuangan negara akibat dari kegiatan yang dilakukan tersebut," ujarnya menjawab konfirmasi Hastara.id, Senin, 25 Agustus 2025.
Terkhusus pendalaman terhadap Kadis Koperasi UKM Perindag Medan, Benny Iskandar Nasution, pihaknya masih mencari sejauh mana ada tindak pidana korupsi atas kegiatan yang telah diselenggarakan itu.
"Kalau sudah penyidikan tentu sudah mengarah ke sana (tersangka, Red)," tegas dia.
Saat pemanggilan terhadap Kadis Benny Nasution, pihaknya terfokus bahwa sebelumnya tidak pernah acara MFF diselenggarakan di hotel, mengingat ada keinginan membuat acara dimaksud gebyar dan meriah.
"Sudah gitu ada mengundang artis juga waktu itu. Pesertanya juga banyak sampai ada 100 orang model ditampilkan, karena memang acara fashion show gitu. Sehingga kami pikir agak wajar nilai yang dikeluarkan tersebut. Sebab jasa ini kan tidak bisa diukur seperti pengadaan barang yang punya harga satuan yang ditetapkan pemko," ujarnya.
Event MFF berlangsung selama empat hari, mulai 10-14 Juli 2024 di Santika Dyandra Convention Hall Medan. Kadis Koperasi UKM Perindag Medan, Benny Iskandar Nasution, belum bersedia memanfaatkan ruang hak jawab yang diberikan wartawan kepadanya. (has)
