 |
| Suasana kericuhan demontrasi di depan gedung DPRD Provinsi Sumut, Selasa (26/8/2025), antara massa aksi dengan aparat kepolisian. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Amarah rakyat atas kemewahan hidup anggota Dewan Perwakilan Rakyat, turut diekspresikan dari Provinsi Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa USU Bergerak, membawa selusin tuntutan saat berorasi di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (26/8/2025).
Aksi yang awalnya berlangsung tegang berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian. Dalam aksinya, demonstran mengkritik maraknya praktik korupsi di negeri ini, oligarki politik, serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami datang bukan untuk hura-hura, tapi untuk menyuarakan kegelisahan rakyat. DPR dan pemerintah telah jauh dari amanah rakyat, hidup mewah sementara rakyat menderita,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Ketegangan mulai meningkat ketika massa membakar ban bekas di depan gerbang. Aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga tak terhindarkan saat mahasiswa berusaha merangsek masuk ke gedung dewan. Suasana semakin panas setelah dari arah kerumunan mahasiswa terlontar botol air mineral dan es batu ke barisan polisi. Aparat pun merespons dengan memperketat barisan pengamanan.
Kericuhan pecah saat polisi menangkap sejumlah mahasiswa yang dituding sebagai provokator pelemparan. Dari pantauan wartawan, sedikitnya dua mahasiswa diamankan dengan cara digeret secara paksa. Dalam proses penangkapan itu, diduga terjadi tindakan represif.
Seorang mahasiswa bahkan terlihat mendapat tendangan di bagian kepala hingga kejang-kejang sebelum dibawa aparat ke dalam gedung DPRD Sumut. Peristiwa tersebut memicu kemarahan massa aksi yang mengecam keras tindakan kepolisian.
“Kami datang menyampaikan aspirasi, bukan untuk dipukuli!” teriak seorang mahasiswa lainnya.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa membacakan 12 poin tuntutan di antaranya:
1. Penghapusan tunjangan mewah DPR.
2. Gaji DPR disesuaikan dengan UMK/UMP.
3. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti Korupsi.
4. Transparansi hasil audit BPK dan KPK.
5. Pengalihan anggaran perjalanan dinas DPR untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
6. Revolusi partai politik guna menghentikan oligarki.
7. Pengawalan RKUHP agar tidak menjadi alat represif.
8. Pengesahan RUU Masyarakat Adat.
9. Pembatalan UU TNI yang membuka ruang dwifungsi militer.
10. Penolakan RUU Polri yang dinilai memberi kewenangan berlebihan.
11. Pengusutan kasus-kasus korupsi di Sumut, termasuk proyek UMKM Center, pembangunan jalan, Lapangan Merdeka hingga Stadion Teladan.
12. Evaluasi kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Hingga sore hari, ratusan mahasiswa masih bertahan mengepung gedung DPRD Sumut sambil meneriakkan yel-yel perlawanan dan menuntut agar wakil rakyat menemui mereka. (has)
