 |
| Penampakan basement lantai I Lapangan Merdeka Medan masih carut marut dan hingga kini belum rampung diselesaikan pihak pemborong. Hasby/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Proses hukum gugatan Citizen Lawsuit atas revitalisasi Lapangan Merdeka Medan kini memasuki tahap krusial. Perkara tersebut masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang diperkirakan keluar dalam bulan ini.
Direktur LBH Humaniora, Dr. Redyanto Sidi Jambak, selaku Ketua Tim Hukum Gugatan Citizen Lawsuit mengatakan, pihaknya menaruh harapan besar terhadap hasil kasasi tersebut.
“Kita lihat dulu apa putusan kasasinya. Jika hasilnya belum sesuai harapan, tentu akan dipertimbangkan upaya hukum lanjutan seperti Peninjauan Kembali (PK) atau bahkan gugatan baru,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (4/9).
Menurut Redyanto, inti dari gugatan yang diajukan adalah agar Lapangan Merdeka ditetapkan secara resmi sebagai Cagar Budaya Nasional.
“Setidaknya gugatan kami dikabulkan sebagian, khususnya mengenai status Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya Nasional. Itu penting untuk menjaga nilai sejarah, identitas, dan warisan budaya Kota Medan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kondisi Lapangan Merdeka pasca revitalisasi tidak sesuai dengan yang diresmikan pemerintah.
“Saat ini lapangan (tidak merdeka) karena di dalamnya ada penjagaan. Basement lantai 1 dan 2 sangat carut-marut serta belum jelas bagaimana aspek keamanan jika terjadi kondisi alam yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Redyanto mengaku telah meninjau langsung basement tersebut pada Mei 2025. Hasil temuan itu, menurutnya, justru semakin menguatkan alasan gugatan.
“Potensi kerugian negara mulai jelas, bahkan terbuka ruang dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor),” katanya.
Ia menambahkan, sejak awal revitalisasi Lapangan Merdeka sudah menimbulkan banyak kejanggalan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Apa yang diresmikan wali kota (Bobby Nasution saat itu) tidak sesuai dengan kenyataan. Kekhawatiran kami sejak awal kini terbukti,” pungkasnya. (has)
