 |
| Kepala Dinas PUPR Sumut, Hendra Dermawan Siregar saat konferensi pers di Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (22/9/2025). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Proyek pembangunan jalan Hutaimbaru–Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) resmi dihentikan total. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara, Hendra Dermawan Siregar, menyatakan proyek tersebut tidak akan dilanjutkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025 karena sedang dalam proses hukum.
“Untuk saat ini, dan di P-APBD, proyek ini tidak dikerjakan lebih lanjut karena masih dalam proses yang harus dikaji bersama,” ujarnya saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Senin (22/9).
Proyek yang terhenti ini mencakup dua ruas jalan, yakni Hutaimbaru-Sipiongot sepanjang 12,3 kilometer dan Sipiongot-Batas Labuhanbatu sepanjang 16 kilometer. Kedua ruas ini tidak boleh disentuh kembali karena terkait proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Proyek tidak berjalan kembali karena kondisi tidak boleh disentuh, berdasarkan informasi dari beberapa rekan yang dipanggil KPK,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting agar seluruh jajaran Dinas PUPR Sumut menghindari praktik mafia proyek yang merusak tata kelola pembangunan infrastruktur daerah.
“Berdasarkan pengalaman yang lalu, kami menekankan agar semua kegiatan mentaati peraturan yang berlaku. Jangan ada lagi yang mencoba melakukan hal di luar ketentuan,” tegas Hendra.
Kasus ini menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dalam dugaan suap proyek senilai puluhan miliar rupiah.
Data Kementerian PUPR 2024 menunjukkan bahwa dari total panjang jalan di Sumut mencapai 3.005,65 kilometer, sekitar 30 persen atau hampir 900 kilometer masih dalam kondisi rusak. Kondisi jalan mantap—baik dan sedang—baru mencapai 72,76 persen atau sekitar 2.185 kilometer.
Hendra Siregar mengatakan bahwa Pemprovsu menargetkan peningkatan kondisi jalan mantap menjadi 88 persen pada 2029, dengan kenaikan sekitar 12 persen dalam lima tahun ke depan.
“Target kita, dalam lima tahun ke depan kondisi jalan mantap bisa naik 12 persen. Jadi pada 2029, diharapkan mencapai 88 persen,” ungkapnya.
Diakuinya kendala utama adalah keterbatasan anggaran, mengingat biaya perbaikan jalan sangat bervariasi di setiap daerah karena faktor geografis, material, dan kearifan lokal.
“Misalnya, pembangunan di Nias tentu berbeda dengan di sekitar Medan. Faktor geografis dan material sangat berpengaruh,” ujarnya.
Menyiasati keterbatasan ini, pihaknya mengedepankan skala prioritas melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang fokus memperbaiki jalan yang menunjang ketahanan pangan dan akses hasil pertanian, khususnya di daerah Asahan, Batu Bara, dan Deli Serdang.
“Setelah itu, baru diarahkan untuk mendukung konektivitas ekonomi dan pariwisata. Pembangunan jalan harus berdampak langsung bagi masyarakat,” sebutnya.
Selain perbaikan fisik, Dinas PUPR juga melakukan pemeliharaan rutin dan berkala agar kerusakan tidak bertambah parah.
“Jangan sampai jalan rusak ringan berubah menjadi rusak berat,” tegas Hendra.
Meski masih tersisa sekitar 12 persen jalan yang belum mantap pada 2029, Hendra optimistis capaian ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempermudah akses pertanian, perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya.
Visi pembangunan ini sejalan dengan semangat “Kolaborasi Sumut Berkah” dan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Pembangunan infrastruktur terintegrasi ini mencakup jalan, jembatan, irigasi, dan berada dalam satu kawasan yang saling mendukung. Dampaknya menyentuh aspek estetika, ekonomi, dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Hendra.
Pada 2025, program PUPR Sumut akan fokus pada empat bidang utama yakni Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Perencanaan, dan Cipta Karya.
Bidang SDA akan melakukan rehabilitasi daerah irigasi di Simalungun dan Serdang Bedagai dengan cakupan 1.588 hektare lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung swasembada pangan.
Bidang Bina Marga mengerjakan peningkatan struktur jalan di sepuluh ruas, termasuk enam ruas di Pulau Nias dan ruas-ruas di Humbang Hasundutan serta Serdang Bedagai. Tahun ini juga akan dibangun empat unit jembatan di Nias Barat, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Padangsidimpuan.
Selain itu, program strategis mencakup perkuatan tebing sungai dan rehabilitasi tanggul di beberapa daerah rawan banjir dan erosi. Bidang Cipta Karya fokus pada pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Martubung dan Binjai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan.
Total anggaran PUPR Sumut pada 2025 mencapai Rp1,28 triliun yang mencakup belanja langsung dan tidak langsung.
“Tujuan kami jelas, infrastruktur yang berkualitas, tepat waktu, dan tepat mutu dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Hendra. (has)
