.jpg) |
| Kepala BGN Wilayah Sumut, Agung Kurniawan, didampingi Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rizal dalam konferensi pers di Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (1/10/2025). Diskominfo Sumut/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Program Makanan Bergizi Gratis yang digulirkan Badan Gizi Nasional mulai menjangkau seluruh tingkatan sekolah di Sumatera Utara, mulai dari PAUD hingga SMA.
Kepala BGN Wilayah Sumut, Agung Kurniawan, menegaskan bahwa sejauh ini program telah berjalan di hampir semua daerah, termasuk Kota Medan, dengan total 322 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang tersebar di 33 kabupaten/kota.
Muncul sejumlah catatan kritis yang harus diperhatikan di tengah capaian tersebut. Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rizal, mengungkapkan adanya dugaan kasus kontaminasi makanan pada salah satu SPPG.
“Saat ini masih dalam penelitian dan penyelidikan. Dugaan itu baru ditemukan di satu SPPG, tetapi langkah pencegahan sudah dilakukan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (1/10).
Hamid menegaskan, seluruh SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai aturan Kementerian Kesehatan. Pengawasan ketat dilakukan mulai dari penyimpanan bahan baku, pengolahan, distribusi hingga uji sampel mikroba berbahaya secara berkala.
“Masyarakat kami minta ikut melaporkan jika menemukan masalah di lapangan. Transparansi dan partisipasi publik sangat penting,” tegasnya.
Program MBG mengalokasikan bantuan Rp13.000 per anak usia PAUD hingga kelas 3 SD, dan Rp15.000 untuk anak kelas 4 SD hingga SMA. Perbedaan itu, kata Agung, disesuaikan dengan kebutuhan gizi berdasarkan usia. Dari angka tersebut, porsi terbesar digunakan untuk bahan baku, sementara sisanya untuk operasional dan insentif sewa.
Agung menegaskan bahwa proses pendirian SPPG hanya dapat dilakukan melalui portal resmi BGN.go.id, dan berbadan hukum yayasan, bukan CV atau PT.
“Semua gratis dan diverifikasi langsung pusat. Tidak ada jalur belakang. Jika ada oknum yang meminta pungutan atau menjanjikan pembangunan di luar mekanisme resmi, itu penipuan,” ujarnya mengingatkan.
Tenaga Kerja
Hingga saat ini, Program MBG telah menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja dan melayani hampir 930 ribu penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga kelompok non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Target BGN adalah membangun 1.742 SPPG di Sumut, dengan realisasi baru 20 persen.
Meski membawa dampak positif, Agung mengakui ada potensi masalah yang harus diantisipasi.
“Kami tidak menutup mata, bisa saja ada satu-dua kasus yang butuh evaluasi. Karena itu masyarakat diminta ikut mengawasi agar program ini benar-benar bermanfaat,” katanya.
Sejumlah pihak menilai keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya SPPG atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan keamanan pangan yang diberikan. Tanpa pengawasan ketat, program ini rawan dimanfaatkan oknum maupun mengalami kasus seperti kontaminasi makanan.
“MBG adalah amanat presiden, tapi pengawasannya amanat rakyat. Semua harus terlibat mengawal,” pungkas Agung. (has)
