 |
| Kolase foto empat pejabat tinggi Pemprov Sumut yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya di era kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution. |
MEDAN, HASTARA.ID — Gelombang pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berlanjut. Setelah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Hasmirizal Lubis resmi mundur awal Oktober 2025, kini giliran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Rajali, yang menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut, Sutan Tolang Lubis, membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, surat pengunduran diri Rajali telah diterima dan tengah diproses sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
“Benar, Pak Rajali sudah mengundurkan diri. Berdasarkan surat yang masuk ke Bapeg, alasan beliau mundur karena alasan perawatan medis,” ujar Sutan menjawab wartawan di Medan, Selasa (21/10).
Sutan menjelaskan, Rajali sempat mengalami insiden yang membuatnya harus menjalani perawatan intensif. Kondisi kesehatannya itu disebut tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan tugas pemerintahan secara optimal.
"Beliau sempat terjatuh, jadi karena alasan medis tersebut, beliau memutuskan untuk mundur,” terang dia.
Menanggapi isu yang beredar soal kemungkinan pengunduran diri Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut, Zakir Syarif Daulay, Sutan menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima surat atau informasi resmi terkait hal itu.
“Belum ada sampai sekarang kabar pengunduran diri Pak Zakir kepada kami,” tegasnya.
Dari catatan Hastara.id, Rajali menjadi pejabat keempat yang mengundurkan diri dari jajaran eselon II Pemprov Sumut sepanjang 2025 di masa kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution. Rajali merupakan pejabat eselon II senior di lingkungan Pemprov Sumut. Hal tersebut ditandai dengan banyak jabatan sudah diembannya selama menjadi eselon II di tingkat provinsi. Sejak pangkat dan golongannya mencukupi, ia bahkan tidak pernah berposisi nonjob meski kepemimpinan gubernur terus berganti.
Sebelumnya, tiga pejabat lain yang telah lebih dulu pamit adalah Kadis Kominfo Sumut, Ilyas S. Sitorus (mundur pada 24 Maret 2025; Kepala BKAD, Muhammad Rahmadani Lubis (19 Mei 2025); serta Kadis PKP Hasmirizal Lubis (awal Oktober 2025).
Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda sebelumnya menilai, pengunduran diri sejumlah pejabat tersebut menjadi sinyal kuat terjadinya krisis kepemimpinan dan budaya organisasi yang tidak sehat di tubuh Pemprov Sumut.
“Ini bukan semata soal pengunduran diri, tapi soal etika kepemimpinan. Tindakan gubernur yang tidak menghormati pejabat senior menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap etika administrasi publik,” ujarnya menjawab wartawan, Senin (20/10/2025).
Elfenda menyinggung gaya kepemimpinan konfrontatif mantan Wali Kota Medan tersebut yang dinilai merusak moral aparatur sipil negara.
“Gaya koboy saat menyetop kendaraan dinas di perbatasan Sumut–Aceh beberapa waktu lalu adalah contoh bahwa gubernur gagal memahami batas-batas etika dan simbol jabatan publik,” tegasnya.
Elfenda juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dan absennya komunikasi publik yang baik dari jajaran Pemprov Sumut. (has)
