 |
| Pengembangan Masjid Ponpes Al-Hidayah masih tersendat, dampak belum dikucurkannya bantuan oleh Pemkab Deli Serdang sejak 2022 silam. Istimewa/Hastara.id |
DELI SERDANG, HASTARA.ID — Kekecewaan mendalam dirasakan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah Deli Serdang, Ustaz Khairul Ghazali atau akrab disapa Buya Ghazali. Ia bersama pengurus ponpes berencana melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait mandeknya bantuan pembangunan untuk pesantren mereka yang diduga 'dipermainkan' oleh pejabat di lingkungan Pemkab Deli Serdang.
Langkah ini, kata Buya Ghazali, diambil lantaran Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, dinilai tidak merespon keluhan yang telah berulang kali disampaikan pihaknya.
“Tidak ada perhatian sama sekali dari Bupati Deli Serdang atas keluhan kami ini,” tegas Ustaz Ghazali saat dihubungi, Senin (3/11/2025).
Persoalan bermula dari proposal bantuan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas pondok pesantren yang diajukan Al-Hidayah pada 2022 ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Kabupaten Deli Serdang.
Bantuan yang diajukan mencakup kebutuhan dasar seperti keramik lantai, plafon gypsum, serta tempat wudu dan kamar mandi. Proposal itu bahkan telah mendapat lembar disposisi dengan catatan: “Cek/Pelajari dan Tindak Lanjuti.”
Ironinya hingga hampir tiga tahun berlalu, tindak lanjut itu tak pernah terealisasi. Padahal, menurut Buya Ghazali, pihak dinas sudah melakukan survei lapangan pada 30 Januari 2025 dengan mengenakan pakaian resmi Pemkab Deli Serdang.
“Setelah survei itu, tidak ada lagi kabar. Kami sudah berkali-kali datang ke kantor dinas, tapi para pegawainya justru bilang tidak tahu soal proposal dan survei itu. Ini sangat aneh,” ungkapnya.
Ponpes Al-Hidayah bukan pesantren biasa. Lembaga ini merupakan pesantren binaan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri yang berperan aktif dalam program deradikalisasi dan pendidikan anak-anak mantan narapidana terorisme (napiter).
Dengan fungsi strategis itu, Buya Ghazali menilai seharusnya Pemkab Deli Serdang memberi dukungan nyata, bukan justru menelantarkan proses administrasi bantuan yang sudah mendapat disposisi.
“Masjid dan pesantren kami berdiri untuk membina masyarakat dan anak-anak mantan napiter agar bisa hidup normal, berpendidikan, dan cinta NKRI. Tapi apa yang kami dapat? Hanya janji tanpa realisasi,” katanya dengan nada kecewa.
Upaya konfirmasi wartawan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deli Serdang belum membuahkan hasil. Pesan singkat dan panggilan telepon yang dikirimkan belum direspon hingga berita ini diterbitkan.
Sementara itu, saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, hanya menjawab melalui admin pribadinya:
“Selamat pagi. Izin Bapak/Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saat ini nomor ini sedang dioperasikan oleh admin. Pesan akan segera kami sampaikan kepada Pak Bupati. Terima kasih.”
Karena tak kunjung mendapat kejelasan, pihak Al-Hidayah berkomitmen melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala BNPT RI.
“Kami ingin presiden tahu bahwa di Deli Serdang, ada pejabat yang tidak menjalankan disposisi dan mengabaikan lembaga pendidikan yang justru berperan penting bagi bangsa,” pungkas Buya Ghazali. (red)
