 |
| Suasana seminar yang digagas Perbarindo Sumut mengusung tema “Resiliensi dan Inovasi BPR–BPRS Sumut dalam Ekosistem Digital: Menjawab Tantangan Regulasi, Konsolidasi, dan Persaingan". Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat resiliensi dan daya saing industri BPR–BPRS di era digital melalui penyelenggaraan Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) VII, di Hotel Four Points by Sheraton Medan, Kamis (6/11).
Mengusung tema “Resiliensi dan Inovasi BPR–BPRS Sumut dalam Ekosistem Digital: Menjawab Tantangan Regulasi, Konsolidasi, dan Persaingan”, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi asosiasi untuk mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat tata kelola industri keuangan mikro di daerah.
Tiga narasumber utama hadir dalam seminar tersebut. Khoirul Muttaqien, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, menyoroti pentingnya regulasi progresif dan pengawasan efektif dalam menjaga stabilitas dan inovasi BPR–BPRS di tengah perubahan teknologi keuangan.
Muhamad Yusron, Kepala LPS Wilayah I Medan, memaparkan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas industri perbankan mikro di masa konsolidasi. Adapun Tedy Alamsyah, Ketua Umum DPP Perbarindo, menekankan pentingnya sinergi antar-pelaku industri dalam menghadapi tantangan regulasi dan persaingan digital yang semakin ketat.
 |
| Pengurus Perbarindo Sumut, pihak OJK, LPS, dan narasumber diabadikan di sela-sela seminar dan Musda VII di Hotel Four Points by Sheraton Medan, Kamis (6/11). Istimewa/Hastara.id |
Sekretaris DPD Perbarindo Sumut, Mery Sulianty, menegaskan bahwa Musda VII bukan sekadar forum pemilihan pengurus baru periode 2025–2029, tetapi wadah strategis untuk memperkuat arah kebijakan asosiasi dalam menghadapi disrupsi digital dan konsolidasi industri.
“Perbarindo Sumut berkomitmen menjadi katalis transformasi digital dan penguatan tata kelola di seluruh BPR–BPRS anggota. Melalui Musda ini, kami ingin memastikan setiap langkah organisasi sejalan dengan arah kebijakan nasional serta semangat kolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan,” ujar Mery, Jumat (7/11).
Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta, terdiri dari pengurus DPD dan DPK Perbarindo Sumut, komisaris dan direksi BPR–BPRS anggota, serta perwakilan dari OJK, LPS, dan DPP Perbarindo. Panitia pelaksana diketuai Katarina Sihombing selaku Organizing Committee (OC) dan Jona Sitepu sebagai Steering Committee (SC).
Mery menambahkan, forum ini menjadi penguatan posisi BPR–BPRS sebagai ujung tombak inklusi keuangan di daerah.
“Digitalisasi bukan sekadar inovasi, tetapi langkah nyata menuju keberlanjutan dan efisiensi industri. Dengan dukungan regulator dan pemangku kepentingan, kami yakin BPR–BPRS Sumut dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang modern,” pungkasnya. (rel)
