![]() |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution mendampingi Wakil Presiden RI meninjau Posko Bantuan Bencana Sumut di Lanud Soewondo Medan, Kamis (4/12/2025). Istimewa/Hastara.id |
Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mendesak Gubernur Bobby Nasution segera mengalokasikan anggaran pemulihan pascabencana. Menurutnya, kondisi darurat ini tak bisa menunggu keputusan formal pemerintah pusat.
“Ini sudah sifatnya aksi kemanusiaan. Tidak boleh ada tawar-menawar. Pemerintah Sumut harus segera mengambil langkah konkret,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (9/12).
Ia menyoroti kondisi di titik terdampak terparah — Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah — yang hingga kini masih memperlihatkan warga kehilangan tempat tinggal serta minimnya bantuan yang layak.
Zeira mengingatkan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak sudah berada pada tahap kritis. Dalam 10 hari ke depan, masyarakat memerlukan pasokan mendesak mulai dari makanan, pakaian, tempat tidur, hingga kebutuhan harian lainnya.
“Pemprov mesti hadir, bukan hanya memantau. Situasinya sudah sangat darurat,” ujar politisi PKB tersebut.
Soroti BTT dan APBD 2026
Menjawab wartawan soal Belanja Tidak Terduga (BTT), Zeira menegaskan anggaran tersebut sifatnya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bencana.
“BTT itu pernah Rp10 miliar, pernah Rp20 miliar. Untuk kondisi sebesar ini, anggarannya harus diarahkan ke penanganan bencana dan pemulihan korban,” kata dia.
Ia pun mengingatkan bahwa APBD Sumut 2026 sudah disahkan, sehingga ruang fiskal untuk mempercepat bantuan semestinya sudah bisa digunakan.
“Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan hanya rapat dan kunjungan lokasi,” pungkasnya.
Data Pusdalops BPBD Sumut hingga 9 Desember 2025 menunjukkan skala bencana yang sangat besar:
•1.634.208 jiwa terdampak (434.147 KK)
•42.503 warga luka-luka
•650 orang meninggal dunia
•338 orang masih hilang
Bencana banjir bandang dan longsor ini terjadi hampir bersamaan di banyak wilayah, menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah daerah.
Dengan tekanan politik dari DPRD dan situasi lapangan yang semakin kritis, publik kini menunggu apakah Pemerintah Provinsi Sumut akan bergerak lebih sigap dalam beberapa hari ke depan. (prn)
