 |
| Mendagri Tito Karnavian bersama seluruh kepala daerah secara daring Rapat Evaluasi Realisasi APBD, Rabu (25/12/2025). Rapat tersebut turut diikuti Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Istimewa/Hastara.id |
Rapat tersebut menekankan penguatan fleksibilitas APBD, percepatan penyerapan belanja, serta solidaritas antardaerah dalam penanganan pascabencana. Rapat yang dihadiri para gubernur serta bupati dan wali kota se-Indonesia itu diikuti Rico Waas dari Rumah Dinas Wali Kota Medan. Ia didampingi Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar, Inspektur Erfin Fachrurazi, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah M Agha Novrian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi anggaran pascabencana, khususnya melalui fleksibilitas penggunaan APBD. Ia mengimbau pemerintah daerah terdampak bencana agar melakukan pergeseran anggaran sejak awal tahun dengan mengalihkan program yang tidak prioritas untuk membiayai kebutuhan mendesak melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sebagai payung hukum, pemerintah pusat akan menerbitkan dua surat edaran. Surat edaran tersebut masing-masing mengatur perubahan program anggaran tahun berjalan bagi daerah terdampak bencana serta penyesuaian APBD di awal tahun sesuai kondisi lapangan, termasuk untuk menangani kerusakan infrastruktur yang bersifat total.
Selain penanganan pascabencana, Tito meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan belanja sebelum akhir tahun anggaran. Menurutnya, percepatan ini penting untuk memastikan pembayaran kontrak pekerjaan dan gaji pegawai berjalan tepat waktu, sekaligus menjaga peredaran uang di masyarakat agar aktivitas ekonomi daerah tidak tersendat.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, siap memberikan dukungan teknis bagi daerah yang mengalami kendala administratif, termasuk dalam pelaporan. Pemerintah juga mengupayakan tambahan anggaran dari pusat maupun provinsi untuk membantu daerah yang terdampak bencana.
Dalam pengelolaan fiskal yang lebih luas, Mendagri mendorong solidaritas antardaerah. Ia mengimbau pemda dengan kapasitas fiskal kuat dan simpanan anggaran besar untuk membantu daerah lain yang mengalami keterbatasan melalui mekanisme transfer yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tito menegaskan pentingnya pencapaian target pendapatan daerah mendekati atau melampaui 100 persen serta mendorong realisasi belanja agar peredaran uang di masyarakat tetap terjaga.
“Lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Karena itu, belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu menjaga agar uang beredar dan konsumsi masyarakat tetap berjalan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh dua mesin utama, yakni belanja pemerintah dan aktivitas sektor swasta. Belanja daerah dinilai menjadi pemicu penting agar sektor swasta, termasuk UMKM, tetap hidup dan berkembang.
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Tito, menjadi indikator bergeraknya sektor riil di daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang ditopang sektor padat modal belum tentu berdampak luas bagi masyarakat, berbeda dengan sektor riil seperti pariwisata, perdagangan, dan UMKM yang lebih inklusif.
Menutup arahannya, Mendagri menyampaikan pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal sekitar Rp1 triliun bagi daerah berprestasi dalam pengelolaan APBD yang direncanakan cair pada Januari mendatang.
Ia juga mengimbau para kepala daerah menjaga keseimbangan fiskal, menghindari defisit maupun penumpukan anggaran, serta tetap menunjukkan empati dan ketertiban menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya bagi masyarakat di daerah terdampak bencana. (has)
