 |
| Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution saat mengunjungi warga terdampak bencana alam di Kabupaten Tapteng, pekan lalu. Istimewa/Hastara.id |
Sudah lebih dari sepekan pascabencana, sejumlah desa di Sibolga dan Tapteng masih tanpa listrik, tanpa jaringan komunikasi, dan tanpa akses air bersih. Sedikitnya 20 kecamatan belum sepenuhnya pulih, sementara jalur utama Sibolga–Tapteng sempat terputus hampir satu minggu akibat kerusakan parah.
“Respons pemerintah terlalu lama. Jalan provinsi dan nasional terputus hampir satu minggu. Akibat keterlambatan penanganan, wilayah itu terisolasi dan jumlah korban meningkat,” ujar Sarma kepada wartawan, Senin (8/12).
Kondisi listrik padam dan komunikasi lumpuh membuat proses distribusi logistik tersendat. Sarma menyebut situasi tersebut memicu keresahan warga, bahkan memunculkan persoalan baru.
“Terjadi penjarahan karena masyarakat benar-benar tidak memiliki akses terhadap kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah dan pusat tidak memiliki skema mitigasi yang jelas, baik pada saat bencana terjadi maupun pada fase pemulihan awal.
Sarma juga menyorot kedatangan Presiden Prabowo, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan sejumlah menteri yang menurutnya lebih bersifat seremonial ketimbang memberi manfaat nyata.
“Hadir, salam-salam, foto-foto lalu pulang. Sementara titik-titik terdampak lain tidak tersentuh. Pemerintah daerah malah sibuk menyambut pejabat daripada fokus menangani korban. Solusinya konkretnya apa?" ujar mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut ini.
Sarma menegaskan bahwa kehadiran pejabat seharusnya membawa keputusan cepat, bukan sekadar dokumentasi dan seremoni.
Ia mendesak PLN mempercepat pemulihan jaringan listrik. Ketiadaan daya listrik membuat bantuan sulit masuk, layanan kesehatan terganggu, dan aktivitas warga terhenti.
“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana masyarakat bisa bertahan? Ini bukan sekadar soal lampu padam, tetapi seluruh roda kehidupan ikut lumpuh,” kata Sarma.
Sarma menyebut kerusakan infrastruktur, rumah warga, fasilitas pendidikan, dan perekonomian masyarakat sangat parah. Menurutnya, pemulihan Tapteng tidak mungkin mengandalkan APBD kabupaten semata.
“BTT (Belanja Tidak Terduga) saja belum terlihat dialokasikan. Pemerintah provinsi dan pusat harus turun tangan secara serius,” ujarnya.
Menurut Sarma Hutajulu, dampak bencana di Sumatera Utara sudah mencapai skala nasional, namun pemerintah pusat tidak tegas menetapkan status bencana.
“Seolah-olah ini bencana biasa. Padahal skalanya jelas nasional. Karena status tidak ditetapkan, semua pihak—pusat, provinsi, dan daerah—seperti menghindari tanggungjawab,” pungkasnya. (prn)
