 |
| Anggota DPRD Medan, Muslim Harahap menyampaikan hasil pelaksanaan reses di dapilnya dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (19/1/2026). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Anggota DPRD Medan, Muslim Harahap, mendesak pemerintah kota mengalokasikan 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah Medan Utara.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di kawasan yang selama ini tertinggal dibanding wilayah lain di Kota Medan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna laporan pelaksanaan reses IV masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di gedung dewan, Senin (19/1/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan, Wong Cun Sen, serta dihadiri Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita sangat berharap 35 persen dari APBD Pemko Medan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah Medan Utara,” ujar Muslim.
Ia menjelaskan, sembilan anggota DPRD Medan dari daerah pemilihan (dapil) II yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan telah sepakat agar sebagian anggaran tersebut diprioritaskan untuk normalisasi Sungai Deli dan Sungai Bedera sebagai solusi utama penanganan banjir.
Menurutnya, kedua sungai tersebut tidak pernah dinormalisasi selama sekitar 25 tahun terakhir. Akibatnya, terjadi pendangkalan yang diperkirakan mencapai dua meter, sehingga kapasitas tampung air berkurang drastis dan memicu luapan saat curah hujan tinggi.
“Dengan kondisi pendangkalan itu, volume air yang bisa ditampung semakin kecil sehingga sungai mudah meluap dan menyebabkan banjir,” ujarnya.
Muslim menegaskan, normalisasi sungai dan perbaikan drainase merupakan langkah paling mendasar dalam mengatasi banjir di Kota Medan. Tanpa itu, upaya lain dinilai tidak akan efektif.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan banjir menjadi aspirasi paling dominan yang disampaikan masyarakat saat reses. Selain itu, warga juga mengeluhkan sistem drainase yang tidak berfungsi optimal serta banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir.
“Persoalan banjir ini sudah sangat kompleks, mulai dari drainase hingga banjir rob yang menghantam rumah warga di kawasan pesisir,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Muslim berharap program normalisasi sungai dapat direalisasikan pada tahun 2026, seiring dengan komitmen pengalokasian 35 persen APBD untuk Medan Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. (has)
