 |
| Suasana rapat triwulan IV/2025 Komisi IV bersama jajaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan pada Senin, 5 Januari 2026. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Komisi IV DPRD Kota Medan meluapkan kekecewaan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru), Jhon Ester Lase, terkait alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar pada 2026 untuk melanjutkan proyek pelebaran Jalan Meteorologi.
Proyek tersebut dinilai lebih mengakomodasi kepentingan kawasan perumahan di wilayah perbatasan Kota Medan dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibandingkan kebutuhan masyarakat Kota Medan secara luas.
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk penanganan persoalan banjir yang masih kerap terjadi di Kota Medan, khususnya melalui perbaikan sistem drainase.
“Masih banyak kebutuhan yang lebih prioritas. Mengapa justru pelebaran Jalan Meteorologi yang diutamakan, sementara dampaknya lebih menguntungkan pihak tertentu,” ujar Paul dalam rapat evaluasi bersama Dinas Perkimcikataru di gedung dewan, Senin (5/1/2026).
Ia juga menyoroti dampak negatif dari proyek tersebut, yakni terjadinya penyempitan drainase yang justru memperparah potensi banjir di wilayah Kota Medan.
“Untuk apa dianggarkan lagi jika hanya untuk kepentingan perumahan, sementara dampaknya merugikan warga Medan. Drainase malah dipersempit,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV di antaranya Lailatul Badri, Rommy Van Boy, El Barino Shah, Antonius Tumanggor, Iskandar Muda, Edwin Sugesti, dan Jusup Ginting. Dalam kesempatan itu, Lailatul Badri, juga menyoroti persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas. Ia mengungkap adanya dugaan kesalahan dalam pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak.
“Ada pemilik tanah yang seharusnya menerima ganti rugi, namun justru dibayarkan kepada pihak lain. Ini harus segera diselesaikan,” ujar dia.
Jhon Ester Lase menjelaskan bahwa penganggaran proyek pelebaran Jalan Meteorologi telah dimulai sejak 2022. Pada 2026, anggaran yang dialokasikan hanya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas.
“Kami hanya menuntaskan persil yang belum selesai,” ujarnya. (has)
