 |
| Wali Kota Rico Waas berbincang santai dengan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap di sela-sela rapat evaluasi penanganan banjir di balai kota pada Rabu, 14 Januari 2026. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Kota Medan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana banjir, menyusul musibah besar yang melanda hampir seluruh wilayah pada 27 November 2025. Evaluasi itu mengemuka dalam Rapat Kerja Tematik I di Balai Kota Medan, Rabu (14/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu fokus utama pembahasan adalah penguatan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari percepatan program pembangunan tahun 2026.
Rico menegaskan, Pemko Medan tidak boleh lagi bersikap reaktif menunggu bencana terjadi sebelum bertindak. Menurutnya, pengalaman pahit banjir besar akhir tahun lalu harus menjadi titik balik untuk membangun sistem penanganan bencana yang lebih terencana dan terukur.
“Pelajaran dari banjir besar 27 November 2025 harus menjadi momentum memperkuat ketangguhan kita bersama. Kita tidak boleh lagi gagap ketika bencana datang,” tegas Rico dihadapan jajaran OPD.
Catatan Kelam
Banjir besar yang terjadi pada 26–27 November 2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terparah di Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir. Curah hujan ekstrem menyebabkan sungai-sungai utama seperti Sungai Deli, Babura, dan Sunggal meluap, merendam kawasan permukiman hingga infrastruktur publik. Dari 21 kecamatan di Medan, sebanyak 19 kecamatan terdampak banjir.
Data pemerintah mencatat lebih dari 85.500 jiwa harus mengungsi, sementara 12 orang dilaporkan meninggal dunia. Ribuan rumah terendam, ratusan mengalami kerusakan, dan ratusan titik pengungsian didirikan oleh BPBD bersama Pemko Medan. Wilayah Medan Utara, seperti Marelan, Labuhan, dan Belawan, menjadi kawasan paling parah terdampak. Di beberapa titik, ketinggian air dilaporkan mencapai lebih dari satu meter.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Rico menekankan pentingnya penyediaan assembly point atau titik evakuasi permanen di setiap wilayah. Ia menilai, ketiadaan lokasi evakuasi yang terstandar menjadi salah satu kendala serius saat banjir besar terjadi.
“Setiap kelurahan wajib menyiapkan titik evakuasi yang mampu menampung minimal 300 pengungsi, lengkap dengan logistik dan peralatan dasar. Sementara di tingkat kecamatan harus disiapkan assembly point yang lebih besar, dengan kapasitas hingga 1.000 orang,” ujar Rico.
Selain infrastruktur evakuasi, Rico juga meminta setiap instansi memiliki relawan internal yang terlatih dan siap bergerak cepat saat bencana terjadi. Relawan ini diharapkan dapat langsung berkoordinasi dengan BPBD untuk mempercepat respon di lapangan.
Pemko Medan juga membuka ruang kolaborasi dengan komunitas dan kelompok swadaya masyarakat, termasuk komunitas off-road, guna membantu distribusi logistik dan evakuasi warga di wilayah sulit dijangkau saat banjir.
Tak hanya fokus pada tanggap darurat, Pemko Medan turut menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap pola pembangunan drainase kota. Rico menilai sistem drainase harus mampu mengantisipasi curah hujan ekstrem agar tidak kembali memicu genangan besar seperti yang terjadi sebelumnya.
“Kita tidak boleh hanya bereaksi ketika bencana sudah terjadi. Kita harus siap lebih awal, dari hulu sampai ke hilir,” pungkas Rico. (has)
