 |
| Suasana di RSUD H OK Zulkarnain tampak banyak pasien menunggu kehadiran dokter saat ingin berobat. Pelayanan yang dinilai tidak prima tersebut mendapat sorotan tajam publik. Istimewa/Hastara.id |
BATU BARA, HASTARA.ID — Buruknya pelayanan kesehatan di RSUD H OK Zulkarnain Kabupaten Batu Bara kembali menuai sorotan tajam. Seorang pasien anak berusia 9 tahun dilaporkan gagal mendapatkan layanan medis selama dua hari berturut-turut lantaran dokter poli kebidanan tidak berada di tempat, tanpa kepastian jadwal maupun solusi dari pihak rumah sakit.
Peristiwa ini dialami Yadi, warga Desa Dahri Indah, Kecamatan Talawi, saat membawa adik kandungnya berobat ke rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Namun harapan mendapatkan penanganan medis justru berujung kekecewaan.
Menurut Yadi, ia bersama pasien telah menunggu sejak pagi hingga siang hari, namun dokter yang dijadwalkan bertugas tak kunjung hadir. Kondisi serupa terjadi hingga hari kedua.
“Kami menunggu dari pagi sampai jam 12.30 WIB. Ini rumah sakit pemerintah, bukan klinik pribadi. Tapi dokter tidak ada dan tidak ada kejelasan,” ujar Yadi kepada wartawan dengan nada geram, Kamis, 8 Januari 2026.
Tanpa kepastian pelayanan, pasien akhirnya dipulangkan dalam kondisi sakit. Situasi ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.
Ketidakhadiran Dokter Disebut Berulang
Keluhan Yadi bukan kasus tunggal. Sejumlah warga lain yang ditemui awak media mengungkapkan bahwa ketidakhadiran dokter, khususnya di poli kebidanan, kerap terjadi. Mereka menyebut dua nama dokter, yakni dr. Hendrik dan dr. Eli, yang diketahui berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Warga menilai ketidakhadiran dokter tanpa kepastian tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin aparatur negara, terlebih karena menyangkut pelayanan publik di sektor kesehatan yang berdampak langsung pada keselamatan manusia.
 |
| Penampakan RSUD H OK Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Istimewa/Hastara.id |
Manajemen Dinilai Lalai
Sorotan publik turut mengarah kepada Direktur RSUD H OK Zulkarnain, dr. Wahayu. Kepemimpinan manajemen rumah sakit dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin terhadap tenaga medis.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pelayanan RSUD H OK Zulkarnain, Rosi, menyampaikan bahwa dr. Hendrik tidak masuk kerja karena sakit dan akan digantikan oleh dr. Alfian. Namun, pihak rumah sakit tidak dapat memastikan jam kedatangan dokter pengganti tersebut. “Tunggu saja,” ujar Rosi singkat.
Pernyataan tersebut justru memperkuat kesan lemahnya tata kelola pelayanan, di mana pasien dan keluarga dibiarkan menunggu tanpa kepastian, kejelasan informasi, maupun tanggung jawab institusional.
Berpotensi Langgar Disiplin PNS
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS wajib menaati jam kerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga pemberhentian, tergantung tingkat pelanggaran.
Dalam konteks pelayanan kesehatan, ketidakhadiran dokter PNS tanpa sistem pengganti yang jelas berpotensi masuk kategori pelanggaran disiplin sedang hingga berat karena berdampak langsung pada hak kesehatan masyarakat.
Slogan “Pelayanan Prima” Dipertanyakan
Kondisi di RSUD H OK Zulkarnain ini dinilai bertolak belakang dengan slogan “Pelayanan Prima” yang kerap digaungkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara di bawah kepemimpinan Bupati Baharuddin Siagian.
Fakta di lapangan menunjukkan pelayanan kesehatan yang dinilai amburadul, tidak profesional, dan minim pengawasan.
Masyarakat menilai jargon tersebut belum terimplementasi secara nyata, khususnya di sektor krusial seperti layanan rumah sakit pemerintah.
Atas kejadian ini, warga mendesak Bupati Baharuddin Siagian dan DPRD, khususnya komisi terkait, untuk segera turun tangan. Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD tersebut serta penindakan tegas terhadap dokter PNS yang tidak disiplin.
“Kami tidak butuh janji manis. Kami butuh dokter hadir, bekerja, dan bertanggung jawab. Ini soal nyawa, bukan politik,” tegas Yadi.
Masyarakat khawatir, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa sanksi dan perbaikan sistem, RSUD H OK Zulkarnain hanya akan menjadi simbol kegagalan negara dalam menjamin hak kesehatan warganya. (red)
